JAKARTA – Pascabanjir bandang dan tanah longsor yang melanda hampir seluruh wilayah Provinsi Aceh pada akhir November 2025 lalu, sejumlah infrastruktur hingga kini belum tertangani. Dampaknya, aktivitas masyarakat masih terganggu, termasuk anak-anak sekolah yang terpaksa menggunakan rakit dan boat ketek untuk menyeberangi sungai menuju sekolah.
Kondisi tersebut dialami anak-anak sekolah di Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen. Setiap hari, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan boat ketek seadanya akibat jembatan penghubung yang putus diterjang banjir belum juga dibangun kembali.
Jembatan rangka baja yang menghubungkan puluhan desa di wilayah tersebut hingga kini belum diperbaiki. Akibatnya, masyarakat di kawasan pedalaman itu masih menghadapi kesulitan dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari pendidikan, ekonomi hingga mobilitas antarwilayah.
Bukan hanya di Peusangan Selatan, sejumlah jembatan lainnya di Aceh yang ambruk akibat banjir juga belum diperbaiki. Salah satunya Jembatan Alue Limeng, Kecamatan Jeumpa, yang menghubungkan Desa Simpang Jaya, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen.
Putusnya sejumlah jembatan tersebut semakin menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama warga yang menggantungkan akses jalan dan jembatan untuk menjalankan aktivitas pendidikan, pertanian, perdagangan maupun kebutuhan sehari-hari.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud atau akrab disapa HRD, Selasa (17/11/2026), mengatakan dirinya telah beberapa kali turun langsung ke wilayah terdampak. Ia juga berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta agar pembangunan kembali jembatan segera direalisasikan.
Namun, hingga kini belum terlihat tanda-tanda dimulainya pembangunan. Kondisi tersebut membuat masyarakat terus menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada dirinya.
"Jangan biarkan masyarakat terlalu lama hidup dalam kesulitan. Apalagi anak-anak sekolah harus menyeberangi sungai menggunakan boat ketek hanya untuk bisa sampai ke sekolah. Jembatan yang putus harus segera dibangun kembali karena menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak," tegas HRD.
Selain jembatan, HRD juga menyoroti kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dan belum mendapatkan penanganan maksimal. Akibatnya, setiap kali hujan turun, air sungai kembali meluap dan menggenangi permukiman penduduk.
"Ketika hujan turun, rumah warga, sekolah, pesantren, sawah, kebun hingga berbagai fasilitas umum kembali terendam banjir. Persoalan ini harus segera ditangani. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan peninjauan, tetapi harus menghadirkan solusi nyata melalui langkah cepat dan terukur," pinta HRD.
HRD berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta mempercepat pemulihan seluruh wilayah terdampak bencana di Aceh, terutama pembangunan kembali jembatan, jalan, normalisasi sungai dan infrastruktur dasar lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat.
"Kita ingin Aceh benar-benar bangkit. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian, sementara anak-anak kesulitan mengakses pendidikan dan aktivitas ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat masih terganggu akibat bencana," pungkas HRD.




Social Header