Dandim 0111/Bireuen Nyatakan TNI Siaga Hadapi Bencana dan Ungkap Kendala Pembangunan KDKMP

Komandan Kodim 0111/Bireuen Letkol Inf Dikdik Sukhayat S.I.P.,M.I.P, dalam pertemuandengan sejumlah wartawan liputan Bireuen (20/11).
BIREUEN - Komandan Kodim 0111/Bireuen Letkol Inf Dikdik Sukhayat S.I.P.,M.I.P, menyatakan TNI siapsiaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi mulai November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Langkah tersebut merupakan upaya antisipasi untuk menghadapi kemungkinan bencana, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan bantuan apabila terjadi keadaan darurat, ujar Dikdik Jumat (20/11/2026).

"Kesiapsiagaan ini sebagai langkah pencegahan, berkaca pada kejadian tahun sebelumnya. TNI berharap tidak terjadi bencana, tetapi seluruh personel tetap disiapkan agar dapat bergerak cepat memberikan pertolongan kepada masyarakat," beberapa Dandim 0111/Bireuen.

Dandim menjelaskan, keterlibatan TNI bukan semata-mata menjalankan program pembangunan, melainkan bagian dari upaya membantu masyarakat melalui berbagai pekerjaan yang membutuhkan dukungan di lapangan.

Terkait pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), ia mengungkapkan bahwa pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala, terutama persoalan pembiayaan dan kondisi lahan.

Menurutnya, beberapa pihak yang sebelumnya mengerjakan pembangunan mengalami kesulitan karena biaya pekerjaan meningkat, sementara anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Bahkan, sejumlah pelaksana mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.

"Hingga ada yang menyampaikan tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan. Biaya material terus naik, sehingga mereka memilih menyerah dan meminta pekerjaan dilanjutkan," ungkapnya.

Selain persoalan biaya, kondisi lahan di sejumlah lokasi juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian lokasi dinilai sudah memenuhi persyaratan, sedangkan lokasi lainnya membutuhkan pekerjaan penimbunan sebelum pembangunan dapat dilanjutkan.

Ia mencontohkan, terdapat bagian pondasi belakang bangunan yang membutuhkan penimbunan dengan ketinggian hampir tiga meter. Kondisi tersebut membuat kebutuhan biaya pekerjaan meningkat dan berpotensi melampaui alokasi anggaran yang tersedia.

Untuk mengatasi persoalan itu, pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa agar turut membantu kebutuhan penimbunan lahan.

Dandim mengatakan, penyesuaian pekerjaan juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing lokasi. Dukungan atau pengalihan sumber daya dari pekerjaan yang mengalami surplus diharapkan dapat membantu lokasi lain yang menghadapi kekurangan pembiayaan.

Ia menegaskan, keterlibatan TNI dalam pekerjaan tersebut didorong oleh semangat membantu masyarakat, terutama ketika pelaksana sebelumnya mengalami kesulitan menyelesaikan pembangunan.

Di sisi lain, Dandim juga menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Ia berharap pemberitaan media tidak hanya menyampaikan hal-hal positif, tetapi juga mengungkap persoalan yang memang perlu mendapat perhatian dan perbaikan.

Menurutnya, kritik dan pemberitaan yang memuat kekurangan bukan sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, informasi dari media dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program di lapangan.

"Saya tidak alergi terhadap pemberitaan yang kurang baik. Kalau memang ada kekurangan dan informasinya benar, tentu akan saya terima dan perbaiki. Tetapi, kalau ada data yang kurang tepat atau informasi yang belum lengkap, akan kita luruskan," tegasnya.

Ia berharap hubungan antara TNI dan media dapat terus terjalin secara terbuka, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang, akurat, dan memberikan manfaat.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa ketahanan energi dan ketahanan pangan kini menjadi persoalan strategis yang dihadapi banyak negara. Karena itu, berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan untuk memperkuat kemandirian serta ketahanan nasional.

Cari Blog Ini

© Copyright 2022 - LENTERA NASIONAL