Ketua DPRK Bireuen Hadiri Penyerahan LHP BPK, Bireuen Kembali Raih Opini WTP

Ketua DPRK Bireuen Hadiri Penyerahan LHP BPK, Bireuen Kembali Raih Opini WTP (4/6).

Banda Aceh – Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, Kabupaten Bireuen kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, kepada Bupati Bireuen Ir. Mukhlis, S.T. dan Ketua DPRK Bireuen Juniadi.

Turut hadir mendampingi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), serta Sekretaris DPRK Bireuen.

Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, mengapresiasi capaian yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Bireuen tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja bersama yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

DPRK Bireuen, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Bireuen Ir. Mukhlis, S.T. menyatakan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan ditindaklanjuti secara serius dan sistematis sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sistem pengendalian intern, serta menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.