 |
| Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen dengan Pokja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang, foto bersama 219 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di sela pelatihan, (03/11). |
BIREUEN – Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Sosial bekerja sama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang menggelar pelatihan peningkatan kapasitas program pemberdayaan sosial ekonomi (PPSE) bagi 219 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Selasa (03/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Setdakab lama, Kabupaten Bireuen, tersebut bertujuan membangun kemandirian ekonomi keluarga penerima bantuan sosial melalui pengembangan usaha produktif.
Pelatihan ini turut diikuti 57 pendamping sosial yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bireuen.
Sejumlah narasumber dari Dinas Pertanian dan Perkebunan serta perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI) juga dilibatkan untuk memberikan pembekalan kepada peserta.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, Dr. Alfian, M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, bantuan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan.
Namun, menurutnya, bantuan pemerintah tidak seharusnya menjadi tumpuan ekonomi sepanjang waktu. Karena itu, penerima manfaat perlu didorong meningkatkan kemampuan dan membangun usaha agar mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri.
"Melalui program pemberdayaan sosial ekonomi ini, kita ingin mendorong keluarga penerima manfaat agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial. Mereka harus memiliki keberanian untuk memulai usaha, mengembangkan potensi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya," ujarnya.
Alfian menjelaskan, kewirausahaan membutuhkan keberanian, kreativitas, inovasi, serta kesiapan menghadapi berbagai risiko.
Peserta juga dibekali pemahaman mengenai pengelolaan keuangan usaha, termasuk pentingnya memisahkan uang pribadi dengan modal usaha dan melakukan pencatatan pembukuan secara teratur.
Alfian turut memotivasi peserta agar tidak berkecil hati dalam memulai usaha. Menurutnya, kegiatan ekonomi tidak selalu membutuhkan modal besar maupun tempat usaha khusus karena peluang bisnis dapat dimulai dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial.
"Pemerintah Kabupaten Bireuen berharap kegiatan pemberdayaan ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi berlanjut melalui pendampingan dan fasilitasi usaha sehingga KPM mampu mengembangkan kegiatan ekonomi secara berkesinambungan," pungkasnya.
Sementara itu, Kapokja BBPPKS Padang, Nurdiyas, mengatakan pelatihan tersebut dirancang untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sekaligus meningkatkan kemampuan KPM dalam mengelola usaha secara produktif dan berkelanjutan.
Kata dia, salah satu sasaran utama kegiatan ini adalah mengubah pola pikir masyarakat dari ketergantungan terhadap bantuan sosial menuju kemandirian ekonomi.
Selain keterampilan berwirausaha, peserta juga mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan, legalitas perizinan usaha, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.
Berikut, pelatihan tersebut juga bertujuan meningkatkan kapasitas pendamping sosial dalam memetakan peluang usaha di wilayah masing-masing, sekaligus membantu KPM memperluas akses terhadap permodalan dan kemitraan usaha.
Program ini merupakan bagian dari upaya mendukung Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), melalui kolaborasi Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan, Pusdiklat Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial (Pusdiklat Bangprokesos), BBPPKS Padang, dan instansi terkait.
Lebih lanjut dijelaskan, pelaksanaan pelatihan berlangsung selama 10 jam, dan memperoleh perlengkapan kegiatan, konsumsi, biaya transportasi, sertifikat, serta pendampingan selama proses pelatihan.
Social Header