 |
| Sekda Pidie Jaya, Dr. Munawar Ibrahim, S.KP., M.PH, memimpin audiensi bersama Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera yang dipimpin Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd di Ruang Rapat Setdakab Pidie Jaya (3/7). |
PIDIE JAYA – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menegaskan komitmennya mempercepat pemulihan pascabanjir dengan memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), mempercepat rehabilitasi infrastruktur, serta meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Jaya, Dr. Munawar Ibrahim, S.KP., M.PH, Jumat (3/7/2026) saat memimpin audiensi bersama Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera yang dipimpin Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd di Ruang Rapat Setdakab Pidie Jaya.
Pertemuan tersebut dihadiri para asisten, Inspektur, kepala OPD terkait, Direktur PDAM, hingga jajaran pejabat Setdakab untuk memastikan seluruh kebutuhan penanganan pascabanjir dapat ditindaklanjuti secara terukur dan terintegrasi.
Sekda menegaskan, momentum kehadiran pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari perbaikan rumah warga, jalan dan jembatan, pembersihan lumpur, penyediaan air bersih, hingga pemulihan sektor pendidikan dan kesehatan.
"Kehadiran pemerintah pusat harus kita manfaatkan untuk menyampaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai kita lalai, karena ini menyangkut percepatan pemulihan kehidupan warga. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri, semuanya harus bergerak bersama," tegas Munawar.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas PRRP Sumatera, Imran, menyoroti masih besarnya tantangan pemulihan di lapangan. Menurutnya, kerusakan jalan lingkungan akibat sedimentasi lumpur serta kondisi sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan pada struktur penyangga harus menjadi prioritas utama dalam usulan rehabilitasi kepada pemerintah pusat.
Ia meminta seluruh OPD bergerak cepat memanfaatkan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah tersedia tanpa saling menunggu maupun melempar tanggung jawab.
"Saya minta semua unsur bergerak cepat, jangan menunggu, jangan saling melempar tanggung jawab," ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan data penanganan bencana yang menunjukkan besarnya kebutuhan pemulihan di Kabupaten Pidie Jaya. Pemerintah mencatat sebanyak 20.187 unit rumah terdampak bencana, terdiri atas 13.187 rumah rusak ringan, 3.921 rumah rusak sedang, dan 3.069 rumah rusak berat.
Untuk penanganan hunian sementara, telah dibangun 1.342 unit huntara, dengan 1.324 unit di antaranya sudah ditempati warga. Selain itu, Dana Tunggu Hunian (DTH) telah disalurkan kepada 1.431 kepala keluarga, sementara 389 kepala keluarga lainnya masih dalam proses pencairan.
Di sektor hunian tetap, Pemkab Pidie Jaya telah mengusulkan pembangunan 5.971 unit rumah pada Tahap II, yang meliputi 3.645 unit rumah rusak sedang dan 2.326 unit rumah rusak berat melalui skema pembangunan mandiri (insitu).
Sementara pada sektor penyediaan air bersih, pemerintah mengusulkan pembangunan 155 titik sumur bor. Hingga kini, 38 titik telah dibangun oleh BNPB dan 14 titik oleh Kementerian PUPR/BPBRKA, sehingga masih terdapat 103 titik yang membutuhkan dukungan lanjutan.
Selain percepatan rehabilitasi fisik, Imran juga menekankan pentingnya penguatan komunikasi publik. Ia meminta Kominfo, Prokopim, dan seluruh OPD teknis secara aktif mempublikasikan capaian, progres pekerjaan, serta kendala di lapangan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
Menurutnya, transparansi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses pemulihan pascabanjir.
"Yang sudah dikerjakan harus ditampilkan, yang belum selesai harus dijelaskan apa kendalanya. Pemerintah tidak boleh kalah oleh narasi negatif. Jawabannya bukan berdebat, tetapi menunjukkan kerja nyata, data yang benar, dan progres yang terukur," pungkas Imran.
.jpg)
Social Header