Isu Penyederhanaan JKA Menguat, Pemerhati Sosial Desak Gubernur Aceh Tolak Pemberlakuan BPJS

Ishak, SH, Pemerhati sosial Aceh (Foto Istimewa).

BIREUEN – Wacana penyederhanaan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali memicu perdebatan publik. Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut berpotensi menggerus kekhususan Aceh dalam memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Pemerhati sosial Aceh, Ishak, SH, secara tegas menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh harus mempertahankan keberlangsungan JKA sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Ia juga menyoroti rencana integrasi atau penyederhanaan JKA dengan sistem nasional seperti BPJS Kesehatan.

Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya berisiko menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi akses layanan kesehatan yang selama ini telah dinikmati secara luas oleh rakyat Aceh.

"JKA adalah program yang lahir dari kekhususan Aceh. Jangan sampai kebijakan nasional justru menghilangkan hak masyarakat yang sudah berjalan baik selama ini," ujar Ishak.

Ia pun mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, untuk mengambil sikap tegas dengan menolak pemberlakuan penuh BPJS di Aceh jika itu berdampak pada penghapusan atau pelemahan JKA.

Menurut Ishak, Aceh memiliki landasan hukum dan kekhususan dalam mengelola program kesehatan daerah. Oleh karena itu, kebijakan apapun yang diambil harus berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengikuti sistem nasional.

"Gubernur harus berani berdiri di garis depan. Jangan sampai rakyat dirugikan hanya karena alasan penyesuaian sistem," tegasnya.

Isu ini pun kini menjadi perhatian luas, terutama di kalangan masyarakat bawah yang selama ini sangat bergantung pada layanan kesehatan gratis melalui JKA. Banyak pihak berharap Pemerintah Aceh dapat memberikan kejelasan dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap terlindungi di tengah wacana perubahan kebijakan tersebut.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Aceh terkait arah kebijakan final mengenai penyederhanaan JKA dan kaitannya dengan BPJS. Namun, desakan dari berbagai elemen masyarakat dipastikan akan terus menguat dalam waktu dekat.