 |
| H. Ruslan M. Daud (HRD). |
BIREUEN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), menanggapi pernyataan Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, yang mengaku kehilangan semangat dalam membantu korban banjir akibat kritik media saat buka puasa bersama awak media di Pendopo Bupati Bireuen, (18/3/2026).
HRD menilai, dalam situasi bencana, kritik publik seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai tekanan yang melemahkan kinerja.
"Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang kuat dan responsif. Kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki. Dan ini juga bukan soal lawan politik," tambah HRD kepada wartawan, Kamis (19/3/2026).
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara kepala daerah dan masyarakat terdampak melalui pendekatan langsung bukan hanya mengandalkan laporan dari tim tertentu.
"Kalau H. Mukhlis, ST tidak turun langsung berdialog dengan masyarakat korban banjir dan bermusyawarah di desa, maka sulit menemukan solusi. Informasi yang diterima hanya dari tim tertentu, dan itu tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, HRD menyoroti lemahnya komunikasi pemerintah daerah di bawah kepemimpinan H. Mukhlis, ST. Banyak didapati masyarakat belum memahami mekanisme bantuan akibat minimnya sosialisasi terkait persoalan teknis yang belum tertangani optimal, seperti polemik Dana Tunggu Hunian (DTH).
Dalam penanggulangan bencana, status bencana itu sendiri sangat menentukan pola penanganan dan keterlibatan pemerintah pusat. Untuk bencana yang berstatus bencana daerah (kabupaten/kota), tanggung jawab utama berada pada pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat pada prinsipnya siap memberikan dukungan penuh, namun sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah.
"Pemerintah pusat itu pasti all out membantu daerah, tapi syaratnya jelas, administrasi harus cepat, data harus akurat, dan usulan harus lengkap. Kalau itu tidak dipenuhi, jangan berharap bantuan bisa maksimal," ulas HRD.
HRD yang juga mantan Bupati Bireuen itu menegaskan, kepala daerah dituntut untuk sigap, cepat mengambil keputusan, dan hadir langsung di tengah masyarakat, bukan hanya menunggu laporan di balik meja.
"Memimpin daerah tidak sama dengan memimpin perusahaan yang bisa sesuka hati membuat SOP. Ada tanggung jawab publik yang harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel," pungkasnya.
Social Header