DPRK Bireuen Gelar Rapat Dengar Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi

Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Hanafiah, S.P., CGCAE, mewakili Bupati Bireuen menyampaikan jawaban terhadap pandangan Fraksi-Fraksi terkait dua Rancangan Qanun (29/9).

BIREUEN – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menggelar Rapat ke-3 Paripurna I Masa Persidangan Tahun Sidang 2025/2026, Senin (29/9/2025).

DPRK Bireuen Gelar Rapat Dengar Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi (29/9).

Agenda utama rapat tersebut adalah mendengar penyampaian jawaban Bupati Bireuen atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Qanun, yakni tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2025 serta Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.

Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama DPRK Bireuen dan dipimpin oleh Wakil Ketua, Surya Dharma, S.H.

Jawaban Bupati disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Hanafiah, S.P., CGCAE, yang hadir mewakili kepala daerah.

Dalam paparannya, Hanafiah menegaskan bahwa pemerintah kabupaten terus berupaya menjalankan prinsip efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

"Pemerintah Kabupaten Bireuen berkomitmen memastikan setiap rupiah dari APBK digunakan secara tepat sasaran. Efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan, tetapi mengoptimalkan kinerja agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," ujar Hanafiah di hadapan forum paripurna.

Ia juga menanggapi catatan sejumlah fraksi mengenai penyerapan anggaran.

Menurutnya, beberapa kendala teknis yang dihadapi tahun berjalan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses perencanaan maupun pelaksanaan ke depan.

"Kami menyadari masih ada tantangan dalam penyerapan anggaran. Karena itu, langkah koordinasi lintas perangkat daerah akan diperkuat agar program prioritas berjalan sesuai jadwal," tambahnya.

Sementara itu, terkait rancangan qanun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Hanafiah menekankan pentingnya penataan birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Penyesuaian struktur perangkat daerah akan difokuskan pada efektivitas pelayanan. Harapannya, tata kelola pemerintahan semakin profesional dan dekat dengan rakyat," jelasnya.

Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, menyebut rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari proses legislasi.

"Jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi menjadi dasar untuk melangkah ke tahap pembahasan selanjutnya. Sinergi DPRK dan pemerintah daerah sangat diperlukan demi pembangunan Bireuen yang lebih baik," tuturnya.

Rapat paripurna ini merupakan kelanjutan pembahasan dua rancangan qanun sebelum akhirnya ditetapkan menjadi keputusan bersama antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Selasa (30/9/2025).