 |
| Ketua PC IPNU Bireuen, Khairul Amri (Foto: Istimewa). |
BIREUEN - Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Bireuen mengeluarkan pernyataan tegas menyikapi dugaan penyerobotan tanah adat di Kecamatan Peudada.
Dalam siaran pers yang disampaikan Ketua PC IPNU Bireuen, Khairul Amri, pihaknya menyesalkan sikap diam Bupati Bireuen yang dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat, Kamis (17/72025).
"Tanah adat bukan sekadar lahan, melainkan identitas, harga diri, dan sumber kehidupan masyarakat yang telah dijaga secara turun-temurun. Penyerobotan atas nama investasi atau kepentingan segelintir orang adalah bentuk ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi," ujar Khairul Amri dengan nada tegas.
Menurut Khairul, masyarakat adat di wilayah Peudada selama ini hidup harmonis dengan alam, memelihara tanah leluhur mereka berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, muncul aktivitas mencurigakan yang mengarah pada upaya penguasaan lahan secara sepihak tanpa persetujuan masyarakat adat.
"Kami melihat ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap tanah rakyat. Jika dibiarkan, situasi ini berpotensi memicu konflik horizontal dan kerusakan lingkungan yang tak bisa dipulihkan," lanjutnya.
IPNU Bireuen mendesak Bupati untuk tidak abai terhadap persoalan serius ini. Sebagai kepala daerah, Bupati diminta segera turun tangan, menindak pelaku, serta menjamin perlindungan atas hak-hak masyarakat adat.
"Ketika pemimpin diam dalam menghadapi ketidakadilan, maka itu adalah bentuk pembiaran. Dan pembiaran adalah bagian dari kejahatan itu sendiri," tegas Khairul Amri.
Lebih lanjut, IPNU mengingatkan bahwa menjaga tanah adat bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan keadilan sosial.
"Ini bukan hanya soal sebidang tanah. Ini soal warisan sejarah, martabat masyarakat adat, dan masa depan generasi Bireuen ke depan. Kami tidak akan tinggal diam," tutupnya. (Rel)
Social Header