JAKARTA – H. Ruslan Daud (HRD), Anggota Komisi V DPR RI, ikut membahas anggaran bersama Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).
Pembahasan rencana anggaran tahun 2026 itu berlangsung dalam Rapat kerja (Raker) tentang pembicaraan pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026, di ruang rapat Badan anggaran (Banggar) Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (1/7/2025).
"Alhamdulillah hari ini kami berkesempatan mengikuti Raker bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN atau Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, kita sangat mendukung anggaran untuk berbagai program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat banyak," kata HRD.
Dikatakan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini, Banggar DPR RI sangat mendukung sepenuhnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026 guna mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Ditambahkan HRD, dalam Raker tersebut juga dibahas tentang laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
"Hingga Juni 2025 ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah membuka blokir anggaran untuk kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp 134,9 triliun," sebut HRD.
Dengan dibukanya blokir anggaran itu, kita harapkan dapat mendorong percepatan realisasi belanja negara dan menyesuaikan dengan prioritas nasional yang baru. Baik di bidang infrastruktur maupun berbagai program pembangunan nasional lainnya.
"Kita harapkan dapat mendorong percepatan realisasi belanja negara dan menyesuaikan dengan prioritas nasionalSeperti pemberian makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional di daerah serta desa serta berbagai program nasional lainnya, agar dapat terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat di seluruh Indonesia," pungkas HRD.
Social Header