 |
| Kajari Bireuen Munawal hadi SH MH memotong pita menandakan peresmian Klinik Layanan Hukum, (20/1). |
BIREUEN - Klinik pelayanan hukum gratis inisiasi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen Munawal hadi SH MH diresmikan.
Peresmian klinik yang berada di komplek Kejari Bireuen, untuk meningkatkan layanan Masyarakat tersebut dilakukan langsung Kajari Bireuen (Senin, 20 Januari 2025).
Munawal Hadi mengatakan hadirnya sarana dimaksud terkait banyaknya permasalahan hukum yang terjadi di Kabupaten Bireuen, khususnya mengenai pengelolaan Dana Desa dan Dana eks PNPM Mandiri Pedesaan.
"Hadirnya klinik ini di kejari Bireuen nantinya dapat membantu masyarakat dalam kabupaten Bireuen berkonsultasi dengan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Bireuen secara profesional. Layanan yang diberikan oleh petugas kejaksaan Negeri Bireuen tidak dipungut biaya atau gratis," tegas Kajari Bireuen.
Kajari Bireuen berharap dengan adanya klinik hukum ini pihak OPD dan perangkat Desa tidak sungkan mengkonsultasikan masalah hukum untuk mencari penyelesaian permasalahan hukum yang dialami.
Hal tersebut selaras dengan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam Tupoksi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu juga, BUMN/BUMD di bidang perdata dan TUN untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan, ada beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, diantaranya masalah pertanahan, utang piutang, hukum waris, pernikahan atau perceraian, pembubaran perusahaan, pidana, Dana Desa, dana eks PNPM mandiri pedesaan dan persoalan lainnya.
Dia menambahkan, selain untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan konsultasi hukum secara gratis, melalui program ini diharapkan dapat menunjang kinerja jajaran Kejaksaan dalam menghasilkan data akurat berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.
"Dengan adanya Klinik Pelayanan Hukum tersebut dapat mewujudkan Reformasi Birokrasi pada Kejaksaan Negeri Bireuen sehingga menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik," pungkas Munawal Hadi SH MH.
Lebih lanjut dikatakan, ada beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, diantaranya masalah pertanahan, utang piutang, hukum waris, pernikahan atau perceraian, pembubaran perusahaan, pidana, Dana Desa, dana eks PNPM mandiri pedesaan dan persoalan lainnya.
Dia menambahkan, selain untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan konsultasi hukum secara gratis, melalui program ini diharapkan dapat menunjang kinerja jajaran Kejaksaan dalam menghasilkan data akurat berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.
"Dengan adanya Klinik Pelayanan Hukum tersebut dapat mewujudkan Reformasi Birokrasi pada Kejaksaan Negeri Bireuen sehingga menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik," pungkas Munawal Hadi SH MH.
Social Header