Bireuen - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi, SH.,MH meluncurkan program "Desa Siaga Anti Korupsi Kabupaten Bireuen Tahun 2023" di Kecamatan Kota Juang pada Selasa (5/9/2023).
Dalam acara ini, dua desa yang terpilih untuk program ini adalah Bireuen Meunasah Reuleut dan Gampong Cot Jrat.
Pelaksanaan kegiatan dipimpin langsung Munawal Hadi didampingi Kasi Intelijen Kejari Bireuen, Abdi Fikri SH.,MH dan Camat Kota Juang, Kepala Desa Bireuen Meunasah Reuleut dan Kepala Desa Cot Jrat.
Juga urut serta bersama yaitu pejabat dari Pemerintahan Kemukiman dan Gampong, DPMG-P-KB Kabupaten Bireuen, Inspektur Kabupaten Bireuen, serta masyarakat setempat.
Munawal Hadi menjelaskan bahwa pemilihan kedua desa ini berdasarkan kesediaan dari pihak desa untuk bergabung dalam program Desa Siaga Anti Korupsi.
Berikutnya, 19 desa lain di Kabupaten Bireuen juga telah menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung dalam program Kejari Bireuen dimaksud.
Hal ini bertujuan agar desa dapat menjalankan programnya tanpa intervensi yang merugikan dan dapat meningkatkan kemandirian.
"Tujuan utama program ini adalah mengikuti inisiatif Jaksa Agung RI. Desa-desa terpilih akan mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari Kejari Bireuen terutama dalam pengelolaan Dana Desa," sebut Kajari.
Munawal Hadi menekankan bahwa program Desa Siaga Anti Korupsi ini merupakan yang pertama kali di Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh Kejaksaan di Kabupaten Bireuen.
Desa-desa terpilih akan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dan membantu Kabupaten Bireuen untuk terbebas dari korupsi.
Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara Kejaksaan dan masyarakat serta mendorong kerjasama yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun daerah.
Dengan demikian, harapannya dapat mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. (*)
Juga urut serta bersama yaitu pejabat dari Pemerintahan Kemukiman dan Gampong, DPMG-P-KB Kabupaten Bireuen, Inspektur Kabupaten Bireuen, serta masyarakat setempat.
Munawal Hadi menjelaskan bahwa pemilihan kedua desa ini berdasarkan kesediaan dari pihak desa untuk bergabung dalam program Desa Siaga Anti Korupsi.
Berikutnya, 19 desa lain di Kabupaten Bireuen juga telah menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung dalam program Kejari Bireuen dimaksud.
Hal ini bertujuan agar desa dapat menjalankan programnya tanpa intervensi yang merugikan dan dapat meningkatkan kemandirian.
"Tujuan utama program ini adalah mengikuti inisiatif Jaksa Agung RI. Desa-desa terpilih akan mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari Kejari Bireuen terutama dalam pengelolaan Dana Desa," sebut Kajari.
Munawal Hadi menekankan bahwa program Desa Siaga Anti Korupsi ini merupakan yang pertama kali di Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh Kejaksaan di Kabupaten Bireuen.
Desa-desa terpilih akan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dan membantu Kabupaten Bireuen untuk terbebas dari korupsi.
Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara Kejaksaan dan masyarakat serta mendorong kerjasama yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun daerah.
Dengan demikian, harapannya dapat mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. (*)
Social Header