 |
| H. Ruslan M Daud SE MAP, anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKB memberikan pemaparan kepada para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Bireuen, (Foto Yudi WBC). |
BIREUEN - H. Ruslan M Daud SE MAP, anggota DPR RI dari Fraksi PKB yang tergabung dalam Komisi V mengadakan pertemuan dengan para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa Kabupaten Bireuen pada hari Minggu (3 September 2023).
 |
| Ratusan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Bireuen, mengikuti rapat koordinasi dan temu ramah dengan H. Ruslan M Daud, Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKB. |
Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula lama Sekdakab Bireuen tersebut, H. Ruslan M Daud (HRD) menyampaikan kepada ratusan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) bahwa dirinya dan rekan-rekan di DPR RI Komisi V telah melakukan langkah-langkah untuk mendorong Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT-RI) agar meningkatkan Anggaran untuk tahun 2024 menjadi Rp. 2 Triliun.
"Tujuan dari peningkatan anggaran ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para Tenaga Pendamping Desa," ujar HRD.
Selain itu, HRD juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama rekan-rekan di komisi V DPR RI telah memberikan masukan, gagasan, dan aspirasi kepada Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa-PDTT, agar tenaga pendamping desa di seluruh Indonesia dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Dia, pendapatan yang selama ini diterima oleh TPP masih belum memadai jika melihat pengorbanan dan kerja keras mereka dalam mendukung pembangunan pemerintah.
HRD juga merasa bersyukur karena pembangunan desa sekarang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena APBN sekarang sudah bisa dialokasikan untuk pembangunan desa.
Hal dimaksud tidak terlepas dari peran DPR RI, khususnya Komisi V, yang bermitra dengan Kementerian PU, Menteri Desa, Perhubungan, dan Kebencanaan dalam upaya memastikan bahwa pembangunan merata di seluruh Indonesia dapat terwujud.
"Dengan demikian, negara telah menunjukkan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang merata di desa-desa seluruh Indonesia," tutur HRD sang Legislator Pusat dari Dapil Aceh 2, yang berasal dari Kabupaten Bireuen tersebut. (*)
Social Header