 |
| Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Drs. H. Anwar Idris, turun langsung menyalurkan sebanyak 8.540 unit meteran listrik lengkap dengan pemasangan instalasi. |
BIREUEN - Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Drs. H. Anwar Idris, menyalurkan sebanyak 8.540 unit meteran listrik lengkap dengan pemasangan instalasi untuk warga kurang mampu di Aceh.
Bantuan tersebut diterima 8.540 Kepala Keluarga (KK) kurang mampu yang berasal dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota meliputi Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Lhoksemawe, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Anwar Idris melalui Tenaga Ahlinya Zubir SE.,MM (Senin, 31/7/2023) menjelaskan bahwa bantuan itu merupakan hasil perjuangan melalui Pokir (dana pokok pikiran) yang diajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di Jakarta.
"Bantuan listrik untuk masyarakat kurang mampu ini sebagai bentuk komitmen saya membantu masyarakat Aceh, khususnya di Dapil Aceh 2. Yang sebelumnya belum memiliki akses listrik dan kini mendapatkan listrik secara gratis," ujar Zubir.
Menurutnya, mendapatkan kuota listrik subsidi tidaklah mudah, terutama karena jumlahnya mencapai 8.000 unit lebih.
Namun, dengan keyakinan dan upaya Pak Anwar Idris yang gigih, Alhamdulillah sudah berhasil meyakinkan Kementerian ESDM RI untuk memberikan sebanyak mungkin kuota listrik subsidi untuk Aceh," lanjunya.
Anwar Idris juga sangat menekankan betapa pentingnya listrik sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat saat ini, di mana banyak aktivitas bergantung pada energi listrik.
Beliau berharap agar masyarakat di Dapil Aceh 2 yang masih belum memiliki akses listrik untuk segera melaporkan hal tersebut kepadanya.
Dengan demikian, kita akan membantu melanjutkan laporan tersebut ke Kementerian ESDM agar dapat dilakukan pemasangan jaringan listrik yang lebih luas.
Anwar Idris juga telah menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri kembali pada Pemilu 2024 melalui Partai PPP dengan nomor urut 1. (*)
Social Header