Di Tengah Polemik JKA, APDESI Aceh Soroti Indikasi Pelemahan Terstruktur terhadap Mualem

Bahrul Fazal, SH, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Aceh.

BANDA ACEH – Polemik penyesuaian Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang mencuat belakangan ini kian mempertegas adanya dugaan skenario besar yang dirancang secara sistematis untuk menghantam kewibawaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), sekaligus merusak citra Partai Aceh sebagai institusi perjuangan rakyat.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Aceh, Bahrul Fazal, SH, secara tegas menilai bahwa kegaduhan ini bukanlah sekadar kekeliruan administratif biasa, melainkan sebuah bentuk sabotase kebijakan yang bertujuan menciptakan jarak antara pimpinan dengan rakyatnya.

Menurut Bahrul Fazal, SH, pemaksaan perubahan skema JKA melalui Peraturan Gubernur (Pergub) merupakan tindakan yang sangat janggal dan melawan logika hukum. Mengingat JKA adalah program yang dilahirkan melalui mandat Qanun, maka upaya mengubahnya dengan regulasi di bawahnya merupakan bentuk pembangkangan hukum yang diduga sengaja dilakukan untuk “menjerumuskan” Mualem ke dalam kebijakan yang tidak populer.

"Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ada indikasi kuat upaya pembusukan marwah Mualem, di mana pihak-pihak tertentu ingin membangun opini publik bahwa Gubernur telah mengabaikan hak dasar kesehatan masyarakat Aceh," ujar Bahrul.

Ia juga mengecam keras momentum kemunculan polemik ini yang dinilai tidak etis. Bahrul melihat adanya pihak-pihak yang diduga memanfaatkan situasi ketika kondisi kesehatan Mualem sedang kurang fit untuk menyisipkan agenda yang merugikan.

"Saat pengawasan pimpinan tidak optimal, justru muncul kebijakan yang menabrak aturan. Ini mengindikasikan adanya ‘penumpang gelap’ di birokrasi yang mencoba mengarahkan kebijakan seolah-olah itu kehendak Gubernur, tegasnya.

Lebih jauh, Bahrul mengingatkan bahwa JKA merupakan identitas politik dan komitmen nyata Partai Aceh terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, ia menilai tidak masuk akal jika Partai Aceh justru dituding melemahkan program tersebut.

"Ada upaya sistematis untuk memisahkan Partai Aceh dari konstituennya dengan menggiring opini bahwa partai ini tidak lagi berpihak kepada rakyat kecil," tambahnya.

Ia pun mendesak agar Mualem segera melakukan langkah tegas dengan membersihkan internal pemerintahan serta membentuk tim independen untuk mengusut siapa pihak yang berada di balik penyusunan draf Pergub yang dinilai bermasalah tersebut.

Menutup pernyataannya, Bahrul menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat harus waspada terhadap skenario yang berpotensi merusak kehormatan kepemimpinan Aceh.

"Akuntabilitas harus ditegakkan. Publik berhak tahu siapa yang bermain di balik polemik ini. Jangan sampai marwah pemimpin yang lahir dari perjuangan panjang runtuh hanya karena ambisi segelintir oknum,” pungkasnya.