 |
| Dr. Teuku Rasyidin, SH.,MH, Akademisi sekaligus politisi Aceh. (Foto Ist) |
ACEH – Akademisi sekaligus politisi Aceh, Dr. Teuku Rasyidin, SH.,MH, menilai berbagai narasi yang belakangan beredar di ruang publik terkait kepemimpinan Muzakir Manaf perlu disikapi secara kritis oleh masyarakat.
Ia melihat pola opini yang berkembang tidak semata-mata dinamika politik biasa, tetapi berpotensi menjadi bagian dari propaganda politik yang bertujuan membentuk persepsi negatif terhadap kepemimpinan tokoh yang akrab disapa Mualem tersebut.
Menurut Teuku Rasyidin, dalam dinamika politik modern, persaingan kekuasaan tidak hanya terjadi di ruang formal seperti parlemen atau pemerintahan, tetapi juga berlangsung di ruang persepsi publik. Media, opini, serta percakapan di masyarakat kerap menjadi instrumen untuk membangun citra sekaligus melemahkan legitimasi seorang pemimpin.
"Pertarungan politik hari ini bukan hanya soal kebijakan atau program, tetapi juga soal bagaimana persepsi publik dibentuk. Ketika persepsi itu terganggu, legitimasi kepemimpinan bisa ikut tergerus," ujar Teuku Rasyidin dalam keterangannya.
Ia menilai salah satu pola propaganda yang kerap muncul adalah membangun narasi seolah-olah akan terjadi pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan. Narasi semacam itu biasanya digiring melalui spekulasi mengenai kondisi kesehatan pimpinan daerah atau isu adanya pergeseran kekuasaan di internal pemerintahan.
Namun, tambahnya, kondisi tersebut tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Ia menegaskan bahwa kondisi kesehatan Muzakir Manaf berada dalam keadaan baik dan komunikasi politik di internal pemerintahan berjalan normal.
"Namun narasi yang berkembang justru diarahkan pada spekulasi bahwa akan terjadi pergantian kepemimpinan," katanya.
Teuku Rasyidin menjelaskan, ketika pengaruh seorang pemimpin masih kuat di tengah masyarakat, tidak jarang muncul narasi tandingan yang diproduksi untuk mengikis kepercayaan publik. Dalam praktik politik modern, serangan tidak selalu ditujukan langsung pada kebijakan, melainkan pada persepsi publik terhadap sosok pemimpin tersebut.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya konstruksi narasi yang sengaja diproduksi oleh aktor politik tertentu. Menurutnya, opini yang berulang kali muncul di ruang publik tidak selalu lahir secara spontan dari masyarakat.
"Ada aktor politik yang bermain dari balik tirai, memproduksi narasi yang tampak seperti opini publik, padahal sebenarnya merupakan konstruksi propaganda," ujarnya.
Selain itu, ia menyebut teknik propaganda lain yang sering digunakan dalam konflik elite politik adalah membangun kesan adanya kekosongan kekuasaan. Narasi ini, kata dia, sengaja dilempar ke ruang publik untuk memicu spekulasi bahwa kepemimpinan sedang melemah atau bahkan akan segera berganti.
Padahal, menurutnya, realitas pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Teuku Rasyidin juga menyoroti upaya membenturkan gubernur dan wakil gubernur dalam wacana publik sebagai pola klasik dalam strategi delegitimasi kekuasaan. Cara ini dinilai efektif untuk menciptakan kesan bahwa pemerintahan tidak solid di mata masyarakat.
"Membenturkan gubernur dan wakil gubernur dalam wacana publik adalah cara cepat menanamkan persepsi bahwa pemerintahan sedang retak," jelasnya.
Ia menambahkan, strategi semacam itu umumnya muncul ketika kekuatan politik tertentu tidak mampu menantang kepemimpinan secara langsung di arena politik formal.
"Ketika kekuasaan tidak mudah digoyang secara politik, maka yang diganggu adalah persepsi publik melalui propaganda dan permainan narasi di media," pungkasnya.
Social Header