BIREUEN – Gabungan organisasi wartawan liputan Bireuen menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap belum adanya respons dari Humas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen terkait permohonan audiensi mereka dengan Bupati Bireuen, Mukhlis, SH.
Surat permohonan yang diajukan sejak sebulan lalu itu hingga kini belum mendapatkan balasan.
Koordinator Gabungan Organisasi Wartawan, Yusri, M.Sos, dalam keterangannya menyatakan bahwa pihaknya telah lebih dahulu melakukan audiensi dengan Wakil Bupati dan Ketua DPRK Bireuen. Namun, upaya untuk bertemu langsung dengan Bupati masih tertahan di meja Humas Pemkab.
"Kami sangat menyayangkan tidak adanya kepastian atau komunikasi lanjutan dari pihak Humas. Ini bukan soal formalitas, tapi menyangkut keterbukaan dan etika dalam pelayanan informasi publik," ujar Yusri.
Menurutnya, Humas sebagai perpanjangan tangan komunikasi pemerintah daerah seharusnya mampu menjembatani dialog antara kepala daerah dan masyarakat, termasuk insan pers. “Sikap diam ini justru mencederai semangat transparansi yang selama ini didengungkan," tambahnya.
Sebelumnya, audiensi dengan Ketua DPRK Bireuen, Junaidi, SH, berlangsung pada Rabu, 28 Mei 2025, di ruang rapat khusus Ketua DPRK. Turut hadir anggota DPRK lainnya, Taufid Ridha (Fraksi Golkar) dan M. Yunus (Fraksi PAN), serta perwakilan dari lima organisasi wartawan: SWI, PWA, PPWI, PWRI, dan FJA.
Pertemuan tersebut membahas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Para wartawan menilai sejumlah pasal dalam perbub tersebut perlu dievaluasi.
Ketua DPRK Junaidi menyatakan dukungannya terhadap usulan revisi dan berjanji akan berkonsultasi langsung dengan Bupati.
"Saya sebagai Ketua DPRK tidak mungkin tidak mendukung apa yang disampaikan rekan-rekan wartawan. Wartawan adalah corong pembangunan daerah," katanya.
Yusri menegaskan bahwa perjuangan ini bukan atas nama kelompok, melainkan untuk kepentingan seluruh jurnalis yang aktif meliput di Bireuen. Ia kembali mengingatkan bahwa dialog terbuka antara media dan pemerintah adalah fondasi utama dalam demokrasi yang sehat.
"Jika Humas terus pasif, ini bisa menjadi preseden buruk dalam hubungan antara pemerintah dan pers. Kami hanya minta ruang dialog, bukan konfrontasi," tegas Yusri.
Sedangkan Kabag Prokopim Setdakab Bireuen, Azmi S.Kom MM, kepada wartawan meluruskan hal tersebut.
Ia menyampaikan bahwa terkait pemberitaan tersebut sebenarnya bukan menguap ataupun pasif, tetapi karena agenda Bapak Bupati saat ini sangat padat sehingga belum bisa diagendakan dengan segera.
"Sementara ini sudah di list dalam buku Agenda kegiatan Bupati dalam bulan Juni ini, dan sudah berkoordinasi via telepon dengan Yusri,.S.Sos,.M.Sos selaku Ketua Gabungan organisasi wartawan Kabupaten Bireuen guna menjelaskan hal tersebut," tutur Azmi.
Dia berharap agar antar Pemkab Bireuen dan rekan rekan media tidak terjadi kesalahpahaman, pungkasnya.
Social Header