Satgas PRR Catat Kemajuan Pemulihan Pascabencana di Aceh

Banda Aceh - Satuan Tugas Percepatan Pemulihan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) pascabencana di Provinsi Aceh mencatat kemajuan signifikan dalam proses pemulihan di berbagai sektor.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal Z.A, mengatakan hingga 6 April 2026, progres pembersihan lumpur telah mencapai 92 persen dari total 519 titik sasaran yang terdampak bencana.

“Dari total 519 sasaran pembersihan lumpur, sebanyak 480 titik sudah selesai atau sekitar 92 persen, sementara 39 titik lainnya masih dalam proses penyelesaian,” ujar Safrizal dalam kegiatan media gathering bertajuk Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Provinsi Aceh yang digelar di The Pade Hotel, Selasa (7/4).

Selain pembersihan lumpur, perbaikan akses konektivitas darat juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Posko Satgas PRR per 6 April 2026, seluruh jalan nasional dan jembatan nasional di Aceh telah selesai diperbaiki atau mencapai 100 persen.

Sementara itu, perbaikan jalan daerah telah mencapai 92 persen, sedangkan jembatan daerah masih dalam proses dengan capaian 54 persen.

Dalam upaya percepatan pemulihan infrastruktur, TNI dan Polri turut dilibatkan dalam pembangunan jembatan darurat. Hingga saat ini, TNI telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 97 jembatan di berbagai wilayah Aceh.

“Sebanyak 39 unit merupakan jembatan Bailey, 44 unit jembatan Aramco, dan 14 unit jembatan perintis,” jelasnya.

Adapun pembangunan jembatan oleh Polri tercatat sebanyak 22 unit, dengan 21 unit atau sekitar 95 persen telah selesai dibangun. Satu unit jembatan darurat di Desa Samarena, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah masih dalam proses dengan progres sekitar 60 persen.

Di sektor layanan kesehatan, seluruh fasilitas kesehatan yang terdampak bencana kini telah kembali beroperasi. Dari total 23 rumah sakit daerah yang terdampak, seluruhnya atau 100 persen telah berfungsi kembali.

Begitu juga dengan 309 puskesmas yang terdampak, seluruhnya telah beroperasi normal. Sementara itu, dari total 860 puskesmas pembantu yang terdampak, sebanyak 848 unit telah beroperasi atau mencapai 99,60 persen, dan 12 unit lainnya masih belum beroperasi.

Pemulihan layanan pendidikan juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebanyak 3.120 satuan pendidikan terdampak telah kembali melaksanakan proses belajar mengajar atau mencapai 100 persen.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui berbagai skema, yakni 3.046 sekolah menggunakan gedung asal, 34 sekolah menggunakan kelas darurat, 36 sekolah menggunakan tenda, dan 4 sekolah menumpang di fasilitas lain.

Selain itu, pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak juga terus dipercepat. Hingga saat ini, realisasi pembangunan huntara di Aceh telah mencapai 91,08 persen.

Safrizal menjelaskan masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan, seperti penyediaan listrik di sejumlah lokasi huntara. Namun, pemerintah bersama pihak terkait terus berupaya mempercepat penyelesaian.

“Misalnya di Desa Keude Bungkah, Aceh Utara, sebelumnya ada 46 unit huntara yang belum terpasang listrik. Saat ini sudah 23 unit terpasang, dan kami berharap sisanya dapat segera diselesaikan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang baru mengusulkan tambahan pembangunan 97 unit huntara. Usulan tersebut muncul karena sebagian masyarakat sebelumnya mengungsi ke luar daerah dan baru kembali setelah kondisi mulai pulih.

Meski usulan tersebut baru diajukan, pihaknya memastikan proses pembangunan tetap akan dilaksanakan setelah melalui verifikasi data dan peninjauan lokasi.

“Kami akan cek lokasi yang diusulkan agar tidak berada di wilayah rawan banjir atau longsor. Setelah data diverifikasi, pembangunan huntara dapat dilakukan dalam waktu sekitar tiga hingga empat minggu,” katanya.

Selain pembangunan huntara, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat yang memilih tinggal sementara di tempat lain, seperti rumah kerabat atau kontrakan.

Bantuan DTH diberikan sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan pertama, dan dapat diperpanjang hingga hunian tetap (huntap) selesai dibangun.

Untuk pembangunan hunian tetap, hingga saat ini tercatat sebanyak 104 unit telah selesai dibangun di Aceh dari total rencana pembangunan sebanyak 26.418 unit.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak dengan total nilai mencapai Rp355,9 miliar, yang mencakup bantuan jaminan hidup (jadup), isi hunian, serta stimulasi ekonomi.

Sementara itu, progres pembersihan dan pemanfaatan kayu sisa bencana telah mencapai 70 persen. Pemulihan sarana rumah ibadah juga menunjukkan perkembangan positif, dengan 906 dari total 918 rumah ibadah terdampak telah kembali beroperasi atau sekitar 98,69 persen.

Sebanyak 12 masjid dan mushalla masih dalam proses pemulihan, yang tersebar di Kabupaten Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Utara.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi hingga seluruh masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.