 |
| Ekspose Kejaksaan Negeri Bireuen bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Bireuen terkait bantuan hukum non litigasi dalam rangka penagihan tunggakan pajak daerah (22/5). |
BIREUEN - Kejaksaan Negeri Bireuen bersama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen menyelenggarakan pemaparan/ekspose terkait bantuan hukum non litigasi dalam rangka penagihan tunggakan pajak daerah.
Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Munawal Hadi,S.H.M.H, mengatakan kegiatan ini mencakup evaluasi realisasi pembayaran piutang pajak daerah.
"Dalam kegiatan ini, dibahas regulasi perpajakan yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ujar Munawal Hadi.
Selanjutnya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.
Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah.
Dijelaskannya, sebagaimana diatur dalam regulasi, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung, yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.
Wajib Pajak terdiri dari orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan data, tunggakan pajak sebesar Rp.22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Rupiah). Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi penagihan piutang pajak daerah, Kejaksaan Negeri Bireuen dan Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) bersama BPKD Kabupaten Bireuen telah melakukan Kerjasama dalam penagihan.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten dan Kejaksaan Negeri Bireuen dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pendapatan daerah demi pembangunan yang lebih baik. (Humas Kejari Bireuen)
Social Header