 |
| H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P., anggota DPR RI F-PKB berpidato dalam kunjungan kerja (kunker) di Gandapura Kabupaten Bireuen, Aceh (9/11). |
BIREUEN – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P., melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Bireuen, Aceh, pada Sabtu (9/11/2024).
Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu langsung dengan ribuan warga untuk menyerap aspirasi.
Kegiatan silaturahmi dan dialog tatap muka ini diadakan di lokasi wisata Pantai Cemara, Desa Lingka Kuta, Kecamatan Gandapura.
Kehadiran H. Ruslan Daud, yang akrab disapa HRD yang didampingi Wakil Ketua DPRK Bireuen Surya Dharma, S.H, para keuchik, Imum Mukim, serta tokoh-tokoh masyarakat Gandapura tersebut disambut meriah oleh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, HRD menyampaikan bahwa kunker ini bertujuan untuk mendengarkan masukan dan keluhan dari warga, khususnya di daerah pemilihannya di Kecamatan Gandapura.
Hal itu, kata HRD sesuai dengan mandat Undang-Undang MD3 yang menekankan pentingnya anggota legislatif dalam menjaring aspirasi masyarakat di daerah.
Kepada wartawan HRD menyebutkan bahwa salah satu aspirasi utama yang disampaikan oleh masyarakat adalah pembangunan rumah layak huni.
Menurutnya, masih banyak masyarakat di Aceh yang memerlukan bantuan tersebut, dan ia berkomitmen untuk memperjuangkan kebutuhan ini di tingkat pusat.
"Sebagai wakil rakyat, saya menjadi penghubung antara masyarakat Bireuen, khususnya Gandapura, dengan pemerintah pusat," ujar HRD.
Dengan adanya program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dimulai pada 2025 oleh Presiden RI Prabowo Subianto, HRD berharap masyarakat Aceh dapat turut merasakan manfaatnya.
Selain itu, HRD menjelaskan bahwa terdapat berbagai program lain yang telah dan sedang ia perjuangkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa di antaranya adalah program desa wisata, perbaikan saluran irigasi melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3AI), jalan tembus antar desa (program PISEW), Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), pembangunan MCK, hingga bantuan modal usaha bagi UMKM.
Selain itu, sejumlah warga turut menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan modal usaha.
Salah satu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menyampaikan harapannya untuk mendapatkan bantuan modal usaha agar dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarganya.
Menanggapi permintaan itu, HRD memastikan akan menampung semua aspirasi yang disampaikan warga dan berusaha untuk mewujudkannya melalui jalur pemerintahan. Seraya memberi motivasi.
"Negara harus hadir dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, kita juga harus berupaya agar tidak selalu mengandalkan bantuan. Jika hari ini kita menerima PKH, ke depan semoga kita bisa turut membantu orang lain," pungkas HRD.
Social Header