MEUREUDU - Nepotisme jabatan di Kabupaten Pidie Jaya telah menjadi potret kehidupan bahkan peradaban dalam 10 Tahun terakhir kala dibawah kepemimpinan H. Aiyub Abbas dan H. Said Mulyadi, SE, M. Si (ASLI).
Duet ini telah mempertontonkan kepada publik bagaimana nepotisme jabatan diterapkan dalam sistem Pemerintahan dan bahkan menjadikannya peradaban 10 Tahunan yang patut untuk dikenang, hanya Ureng Long ( orang kami ) yang dapat menduduki jabatan strategis di Pidie Jaya.
Statemen ini bukan isapan jempol, realita tata kelola sistem pemerintahan di Pidie Jaya berkata demikian. Pj Bupati, Sekda, Kepala Dinas sampai dengan Kepala Bidang pada Dinas hampir semua semua dihuni oleh ureng Long.
Bahkan ada sebuah narasi ketika diawal kepimpinan duet pasangan ASLI kalau mau menduduki sebuah jabatan harus punya "KTP Cubo dan Trah Sa'id", yang artinya jangan harap bila ada ASN yang berlawan dengan Cubo dan Trah tersebut akan bisa menduduki jabatan di pemerintahan setempat.
Apa mau dikata, 10 tahun sudah berlalu, tiada orang yang berani bicara, untunglah ada Hasan Basri (Cawabup Pidie Jaya nomor urut 01) yang berani "berjenaka" diharapkan warga sambil bercengkerama.
Rakyat yang berani kritisi nepotisme di Pidie Jaya dibungkam sedemikian rupa hingga kita merasa tertekan di alam kemerdekaan, kita bertanya sampai kapan demikian? Membiarkan praktek culas penuh kehinaan nepotisme jabatan kian menggurita di Pidie Jaya. Hanya satu Kata "Lawan".
Pidie Jaya termasuk salah satu daerah di Aceh yang tinggi angka pengangguran, kemiskinan dan rendahnya angka kesejahteraan ditengah - tengah tingginya dana Otsus yang seharusnya masyarakat Pidie Jaya kian Sejahtera.
Lagi - lagi ini terjadi karena daerahnya salah urus dan sistem pemerintahan dikelola bak korporasi dan koordinasi keluarga aliansi "Cubo dan Said" belaka tanpa melibatkan pihak lain siapa saja lainnya.
Menjadikan Pidie Jaya lebih baik hanya bisa dilakukan melalui sistem demokrasi berdasarkan regulasi menurut konstitusi, itupun 5 Tahun sekali. Merubuhkan tembok raksasa "aliansi Cubo dan Said" di Pidie Jaya hanya bisa dilakukan melalui Pilkada.
Oleh karena itu barisan rakyat pendukung perubahan harus bersatu padu melawan monarki absolut di Pidie Jaya bila kita ingin perubahan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan terjadi di Pidie Jaya.
Opini: Muhammad Rissan
Aktivis Kemanusiaan.
Menjadikan Pidie Jaya lebih baik hanya bisa dilakukan melalui sistem demokrasi berdasarkan regulasi menurut konstitusi, itupun 5 Tahun sekali. Merubuhkan tembok raksasa "aliansi Cubo dan Said" di Pidie Jaya hanya bisa dilakukan melalui Pilkada.
Oleh karena itu barisan rakyat pendukung perubahan harus bersatu padu melawan monarki absolut di Pidie Jaya bila kita ingin perubahan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan terjadi di Pidie Jaya.
Opini: Muhammad Rissan
Aktivis Kemanusiaan.
Social Header