Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan opini ini Pemerintah Daerah dianggap telah memberikan informasi akurat dalam realisasi keuangan termasuk transparansi pengelolaannya.
WTP menjadi 'andalan' Kepala Daerah karena WTP menjadi ukuran transparansi keuangan dan jauh dari indikasi korupsi. Kendati belakangan ini WTP sendiri terindikasi korupsi, media nasional kompas.com 16 Desember 2018 pernah merilis tulisan "10 Kepala Daerah Tersangka Korupsi Dapat Opini WTP dari BPK"
Pidie Jaya sendiri berdasarkan berita yang direalise oleh infopublik.id pada 1 November 2021 Kabupaten ini dibawah kendali pasangan yang akrap disapa dengan ASLI telah mendapatkan WTP delapan kali berturut-turut. Tentunya penasaran dan membuat kita berpikir panjang, standardisasi apa yang digunakan oleh BPK dalam menentukan opini WTP ?.
Bukan pura-pura, Pidie Jaya dalam sepuluh tahun terakhir terindikasi adanya sejumlah korupsi yang terungkap ke publik seperti kasus PDAM Tirta Krueng Meureudu, lalu kasus yang menyeret nama istri Wakil Bupati Said Mulyadi yang hingga kini tidak diketahui rimbanya hingga persoalan irigasi di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya. Lalu apakah indikasi korupsi seperti ini luput dari kajian BPK RI Perwakilan Aceh dalam menerbitkan WTP delapan kali untuk Kabupaten Pidie Jaya atau kita lagi-lagi ingin bertanya ada apa dengan BPK ini?
Setelah ramai dengan pemberitaan sejumlah Kepala Daerah ditetapkan sebagai Tersangka korupsi padahal mereka adalah peraih WTP, akhirnya Sekretaris Jendral BPK RI Bahtiar Arif dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI (25/08/2022) mengatakan bahwa opini laporan keuangan adalah opini kewajaran laporan keuangan, tidak menjamin terjadinya korupsi apalagi suap.
Entahlah, semoga saja negeri kita baik-baik saja, lebih-lebih Pidie Jaya yang dicinta, karena tidak ada daya bagi kita rakyat jelata untuk sampai pada data sebenarnya melainkan hanya bisa percaya pada apa yang disampaikan oleh mereka yang berkuasa.
Penulis: Bustamam Ibrahim
Mahasiswa Pifir Jaya di Jakarta.
WTP menjadi 'andalan' Kepala Daerah karena WTP menjadi ukuran transparansi keuangan dan jauh dari indikasi korupsi. Kendati belakangan ini WTP sendiri terindikasi korupsi, media nasional kompas.com 16 Desember 2018 pernah merilis tulisan "10 Kepala Daerah Tersangka Korupsi Dapat Opini WTP dari BPK"
Pidie Jaya sendiri berdasarkan berita yang direalise oleh infopublik.id pada 1 November 2021 Kabupaten ini dibawah kendali pasangan yang akrap disapa dengan ASLI telah mendapatkan WTP delapan kali berturut-turut. Tentunya penasaran dan membuat kita berpikir panjang, standardisasi apa yang digunakan oleh BPK dalam menentukan opini WTP ?.
Bukan pura-pura, Pidie Jaya dalam sepuluh tahun terakhir terindikasi adanya sejumlah korupsi yang terungkap ke publik seperti kasus PDAM Tirta Krueng Meureudu, lalu kasus yang menyeret nama istri Wakil Bupati Said Mulyadi yang hingga kini tidak diketahui rimbanya hingga persoalan irigasi di Gampong Lampoh Lada, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya. Lalu apakah indikasi korupsi seperti ini luput dari kajian BPK RI Perwakilan Aceh dalam menerbitkan WTP delapan kali untuk Kabupaten Pidie Jaya atau kita lagi-lagi ingin bertanya ada apa dengan BPK ini?
Setelah ramai dengan pemberitaan sejumlah Kepala Daerah ditetapkan sebagai Tersangka korupsi padahal mereka adalah peraih WTP, akhirnya Sekretaris Jendral BPK RI Bahtiar Arif dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI (25/08/2022) mengatakan bahwa opini laporan keuangan adalah opini kewajaran laporan keuangan, tidak menjamin terjadinya korupsi apalagi suap.
Entahlah, semoga saja negeri kita baik-baik saja, lebih-lebih Pidie Jaya yang dicinta, karena tidak ada daya bagi kita rakyat jelata untuk sampai pada data sebenarnya melainkan hanya bisa percaya pada apa yang disampaikan oleh mereka yang berkuasa.
Penulis: Bustamam Ibrahim
Mahasiswa Pifir Jaya di Jakarta.
Social Header