Dr. Teuku Rasyidin Tegaskan Isu Pergantian Sekda Tak Relevan di Tengah Penanganan Banjir

Foto: Dr. Teuku Rasyidin, SH, MH.

Banda Aceh - Akademisi hukum Dr. Teuku Rasyidin, SH, MH menyoroti isu pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh di tengah lambannya penanganan banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Menurutnya, wacana tersebut berpotensi mengalihkan fokus dari persoalan utama yang sedang dihadapi masyarakat terdampak.

Dr. Teuku Rasyidin menegaskan bahwa dalam situasi darurat kebencanaan, prioritas utama negara seharusnya adalah keselamatan warga, kecepatan respons, serta efektivitas penanganan di lapangan, bukan polemik administratif yang tidak berdampak langsung terhadap korban banjir.

"Bencana tidak diselesaikan dengan rotasi jabatan. Pergantian Sekda bukan solusi atas lambannya penanganan banjir. Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja nyata, keputusan cepat, dan koordinasi yang solid," ujar Dr. Teuku Rasyidin, Jumat (19/12/2025).

Ia menilai, mengangkat isu pergantian Sekda di tengah krisis justru berisiko menyederhanakan persoalan secara keliru, seolah-olah lambannya penanganan banjir disebabkan oleh satu figur tertentu. Padahal, dalam perspektif tata kelola pemerintahan dan hukum kebencanaan, penanggulangan bencana berskala besar merupakan tanggung jawab negara secara kolektif.

Lebih lanjut, Dr. Teuku Rasyidin menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak patut dijadikan kambing hitam atas seluruh persoalan penanganan banjir. Ketika bencana meluas dan berdampak signifikan, keterlibatan aktif dan dukungan penuh dari pemerintah pusat menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

“Kritik seharusnya diarahkan pada perbaikan sistem, kejelasan komando, serta percepatan distribusi bantuan dan layanan bagi korban. Bukan pada pencarian figur untuk disalahkan,” tegasnya.

Sebagai akademisi hukum, ia juga mengingatkan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Prinsip tersebut menuntut negara untuk hadir secara nyata, bekerja cepat, dan menempatkan kepentingan masyarakat terdampak sebagai prioritas utama di atas kepentingan lain.

Menurutnya, Aceh saat ini membutuhkan tindakan konkret dan terukur, mulai dari penguatan penanganan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban, hingga perencanaan pemulihan pascabencana yang jelas.

Wacana yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penyelamatan dan pemulihan dinilai hanya akan memperpanjang polemik tanpa memberi solusi.

“Di tengah penderitaan masyarakat, yang dibutuhkan adalah kehadiran negara yang bekerja, bukan perdebatan yang menjauh dari substansi penanganan bencana,” pungkasnya.