MEDAN - Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud (HRD) bersama sejumlah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Medan, Sumatera Utara, Rabu-Kamis (12-13/11/2025).
Kunker Tim Badan Anggaran DPR RI tersebut, bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Bank Indonesia (BI), disambut langsung oleh Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution di kantor Gubernur setempat.
HRD yang juga Anggota Banggar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) kepada wartawan mengatakan, kunjungan kerja tersebut dalam rangka menghimpun masukan, saran dan rekomendasi tentang potensi penerimaan dan pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN.
Disebutkan anggota DPR RI dua periode ini, dalam pertemuan tersebut, seorang Anggota Banggar dari Sumut, Hinca Panjaitan mengatakan, perlu dikaji apakah alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) ke pemerintah daerah sudah adil atau tidak.
Untuk memastikan hal tersebut, Hinca Panjaitan mengusulkan perlunya dibentuk Satgas Kolaborasi Sumut Berkah.
"Satgas ini bertugas mengkaji apakah pembagian DBH (dana bagi hasil) ke daerah sudah adil atau belum," sebut HRD mengutip pernyataan Hinca.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta DPR RI memberikan perhatian khusus soal skema dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut, khususnya Kepulauan Nias.
Ia mengatakan terdapat lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli yang memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil.
"Khusus daerah 3T, mohon dipertimbangkan kembali. Kalau di Nias, kami sangat bermohon tidak ada penyesuaian (TKD-red)," kata Bobby.
Selain itu, Bobby juga menyampaikan masukan agar besaran dan waktu penyaluran dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat bisa dicairkan lebih awal. Hal ini penting agar pemerintah daerah di Sumut bisa segera menjalankan program sejak awal tahun anggaran 2026.
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto mengatakan, pihaknya akan menjadikan daerah 3T sebagai perhatian khusus. Nantinya ketika penyusunan anggaran bersama Kementerian Keuangan akan menjadikan daerah 3T sebagai prioritas pembangunan.
"Memang itu menjadi concern kami dan kami mendengar masukan Pak Gubernur. Tentunya akan kami coba daerah 3T harus ada perhatian khusus, dalam hal misal pembangunan akan kita perhatikan," ujar Wihadi. (Rel)
Social Header