Banda Aceh – Sekretariat Bersama (SEKBER) Aceh bersama Aliansi Pers Kawal Rehap Rekon Pasca Bencana Aceh mendesak Kapolda Aceh untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan ketat terhadap seluruh gudang logistik bantuan. Langkah ini dipandang krusial guna menjamin transparansi di tengah masa transisi pemulihan pascabanjir hidrometeorologi yang melanda Serambi Mekkah.
Ketua Bidang Publikasi SEKBER Aceh sekaligus anggota Aliansi Pers, Razali menegaskan bahwa perlu ditinjau lapangan oleh pihak kepolisian sangat mendesak demi menutup celah penyelewengan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi dalam situasi darurat.
Urgensi Pengawasan dan Ketimpangan Distribusi
Dalam keterangannya pada Selasa (13/1/2026), Razali menyoroti adanya kontradiksi di lapangan. Meski aliran bantuan terus mengalir, laporan mengenai warga terdampak yang kekurangan pangan dan kebutuhan pokok masih terus bermunculan.
Kondisi ini diperparah dengan kekhawatiran terkait perpanjangan status Tanggap Darurat Bencana Tahap Ketiga. Dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, kini hanya beberapa wilayah yang masuk dalam skala prioritas.
"Bencana adalah ujian kemanusiaan. Kami memohon dukungan Kapolda untuk meninjau langsung gudang-gudang penampungan. Jangan sampai ada bantuan yang menumpuk atau sengaja ditahan, sementara rakyat di pelosok sedang berjuang untuk makan," tegas Razali
Mendorong Transparansi dan Peran Polri
SEKBER Aceh dan Aliansi Pers menaruh harapan besar pada kepemimpinan Kapolda Aceh untuk mengaudit alur logistik secara menyeluruh. Keterlibatan Polri dinilai akan mempercepat akselerasi fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).
Razali menambahkan bahwa koordinasi intensif dengan Mapolda Aceh terus dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan—mulai dari distribusi sembako hingga perbaikan infrastruktur vital—berjalan sesuai Instruksi Presiden.
"Ini adalah momentum bagi Polri untuk hadir sebagai pelindung rakyat. Transparansi adalah kunci agar masyarakat tidak merasa dianaktirikan dalam proses pemulihan ini," tambahnya.
Tuntutan Akuntabilitas Publik
Saat ini, mata publik tertuju pada bagaimana bantuan dikelola. Kehadiran aparat penegak hukum di lini distribusi logistik diharapkan menjadi jaminan bahwa setiap paket bantuan sampai ke tangan yang berhak. Pengawasan ketat adalah harga mati untuk memastikan pemulihan Aceh berjalan secara adil, jujur, dan akuntabel.
Social Header