 |
| Kabid Penagihan BPKD Kabupaten Bireuen Foto bersama di sela menerima Kunker BPKD Kabupaten Aceh Selatan (17/4). |
BIREUEN – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen menerima kunjungan kerja (Kunker) dari BPKD Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka konsultasi dan koordinasi strategi percepatan Pendapatan Asli Daerah (Kamis, 17 April 2025).
Rombongan dari 'Nanggroe Tuan Tapa' itu dipimpin Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah, M. Kasem, SE, serta didampingi oleh tim tenaga pengelola data.
Kedatangan mereka disambut Kepala Bidang Penagihan PAD BPKD Bireuen, Junaidi, SE, yang mewakili Kepala BPKD Bireuen, Mawardi, S.STP., M.Si.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat teknis, termasuk Kepala Bidang Aset, Teuku Zuwirman Syah, SE, serta Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) dan Ahli Muda.
Diskusi yang berlangsung secara intensif membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penyusunan perencanaan pendapatan yang terukur, pemanfaatan data berbasis teknologi informasi, hingga pendekatan kolaboratif dalam menyusun kebijakan pajak dan retribusi daerah.
M Kasem mengatakan kunjungan tersebut merupakan langkah strategis BPKD Aceh Selatan dalam memperkuat kebijakan dan implementasi pengelolaan PAD, melalui sinergi antar daerah serta berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam meningkatkan pendapatan daerah.
"Melalui kunjungan ini, kami berharap mendapatkan insight dan model implementasi dari Bireuen yang terbukti efektif, khususnya dalam percepatan realisasi PAD," ujar M. Kasem di sela kegiatan.
Sementara Junaidi SE menyampaikan bahwa BPKD Bireuen saat ini tengah mengembangkan sistem integrasi data berbasis digital yang memungkinkan pelacakan dan analisis potensi PAD secara lebih presisi.
"Kami mengintegrasikan sistem informasi dengan basis data real-time, sehingga setiap potensi pendapatan dapat dipetakan dan dimaksimalkan. Ini menjadi salah satu kunci dalam mendorong efisiensi penagihan dan transparansi pengelolaan PAD," jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang tukar gagasan dan strategi, namun juga diharapkan mampu mempererat hubungan kelembagaan antar BPKD di Provinsi Aceh.
Dengan tata kelola keuangan yang semakin transparan, profesional, dan berorientasi pada hasil, pemerintah daerah diyakini dapat meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah. Imbuh Junaidi.
Semoga kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap pembenahan sistem pengelolaan pendapatan di BPKD Aceh Selatan, dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, profesional, dan berorientasi hasil. Pungkas Dia.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat teknis, termasuk Kepala Bidang Aset, Teuku Zuwirman Syah, SE, serta Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) dan Ahli Muda.
Diskusi yang berlangsung secara intensif membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penyusunan perencanaan pendapatan yang terukur, pemanfaatan data berbasis teknologi informasi, hingga pendekatan kolaboratif dalam menyusun kebijakan pajak dan retribusi daerah.
M Kasem mengatakan kunjungan tersebut merupakan langkah strategis BPKD Aceh Selatan dalam memperkuat kebijakan dan implementasi pengelolaan PAD, melalui sinergi antar daerah serta berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam meningkatkan pendapatan daerah.
"Melalui kunjungan ini, kami berharap mendapatkan insight dan model implementasi dari Bireuen yang terbukti efektif, khususnya dalam percepatan realisasi PAD," ujar M. Kasem di sela kegiatan.
Sementara Junaidi SE menyampaikan bahwa BPKD Bireuen saat ini tengah mengembangkan sistem integrasi data berbasis digital yang memungkinkan pelacakan dan analisis potensi PAD secara lebih presisi.
"Kami mengintegrasikan sistem informasi dengan basis data real-time, sehingga setiap potensi pendapatan dapat dipetakan dan dimaksimalkan. Ini menjadi salah satu kunci dalam mendorong efisiensi penagihan dan transparansi pengelolaan PAD," jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang tukar gagasan dan strategi, namun juga diharapkan mampu mempererat hubungan kelembagaan antar BPKD di Provinsi Aceh.
Dengan tata kelola keuangan yang semakin transparan, profesional, dan berorientasi pada hasil, pemerintah daerah diyakini dapat meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah. Imbuh Junaidi.
Semoga kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap pembenahan sistem pengelolaan pendapatan di BPKD Aceh Selatan, dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, profesional, dan berorientasi hasil. Pungkas Dia.
Social Header