Brigjen Djuhandani Rahardjo (Puro Grandyos Zafna/detikcom)
Bareskrim Polri ikut menyelidiki kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan para pengungsi Rohingya di Aceh. Bareskrim telah menurunkan tim untuk mengusut langsung dugaan itu.
Seperti dilansir Detikcom, Minggu (24/12/2023), "Bareskrim turun, anggota masih di sana (Aceh). Bareskrim turunkan tim full ke sana," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan, Jumat (22/12/2023).
Dari hasil penyelidikan sementara, kata Djuhandani, pihaknya menemukan bahwa para pengungsi Rohingya datang ke Indonesia karena adanya praktik dugaan penyelundupan orang atau people smuggling.
"Sekarang yang kita dapatkan masih pada tahapan people smuggling, lalu untuk TPPO-nya masih diperdalam," ungkap Djuhandhani.
Masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengungkap ada dugaan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di balik masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia.
Jokowi menyampaikan keterangan tersebut lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12/2023). Jokowi didampingi oleh Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung.
Jokowi mengatakan telah mendapatkan laporan mengenai pengungsi Rohingya di Indonesia. Jokowi menyampaikan ada dugaan keterlibatan jaringan TPPO.
"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini," kata Jokowi.
Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO. Selain itu, bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi akan diberikan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.
"Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," ujar Jokowi.
Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini.
"Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini," ucapnya.
Social Header