Breaking News

Suhaimi Hamid Gugat Ketua DPRK Bireuen Ke Pengadilan

Suhaimi Hamid PNA
Kuasa Hukum Suhaimi Hamid (Wakil DPRK Bireuen) Anwar MD, S.H dan Azhari S.sy.,M.H mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bireuen, (25/10).
Bireuen - Pergantian Wakil Ketua DPRK Bireuen Suhaimi Hamid dengan Aida Fitria, sesama politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) masih menjadi polemik.

Karena diduga pergantiannya tidak sesuai aturan atau cacat hukum, kini, polemik tersebut pun berlanjut ke Pengadilan Negeri (PN) Bireuen.

Dalam keterangan Kuasa hukum Suhaimi Hamid, Anwar MD S.H bersama Azhari S.sy.,M.H kepada lenteranasional.com mengungkapkan pihaknya sudah melayangkan gugatan pada Tanggal 25/10/2022 dengan nomor Registrasi 10/pdt.G/2022.
"Pergantian Suhaimi Hamid dengan Aida Fitria adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) dan cacat administrasi, Sayogyanya Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar lebih cermat dan teliti dalam memproses pergantian Suhaimi Hamid selaku selaku Wakil Ketua DPRK Bireuen," jelas Anwar.
Ditegaskan Anwar, Indonesia adalah Negara Hukum. Semestinya Ketua DPRK Bireuen menghormati proses Hukum yang sedang berjalan di PTUN Medan belum berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Apalagi, lanjut Dia, kliennya sudah pernah mengirim somasi kepada Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar namun tidak merespon dan menghiraukan. Padahal jelas, 2 putusan PTUN Banda Aceh, yaitu putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.BNA dan putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.BNA mengabulkan gugatan DPP PNA hasil KLB Bireuen terhadap Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh dengan nomor perkara 06/G/2022/PTUN.BNA pada Jumat 22 Juli 2022.

Gugatan itu terkait penolakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta pengesahan kepengurusan DPP PNA hasil KLB Bireuen Tahun 2019.

Karena dalam waktu yang sudah di tentukan tidak ada itikad baik dari Ketua DPRK Bireuen maka kami mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menyebabkan kerugian bagi Suhaimi Hamid selaku Wakil Ketua DPRK Bireuen yang hingga saat ini masih sah sebagai Wakil Ketua DPRK Bireuen sampai adanya SK yang sah terkait pergantian dari Pj Gubernur Aceh.

Anwar MD SH juga menyatakan hal tersebut sesuai rujukan pasal 75 ayat (3) huruf a,b,c,d,e dan f Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

"Sesuai rujukan pasal 75 ayat (3) huruf a,b,c,d,e dan f Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen," tulisnya.

Namun, dalam gugatan ini kuasa hukumnya meminta kepada seluruh tergugat untuk mencabut seluruh keputusan yang diambil oleh Ketua DPRK Bireuen beserta Komisi dan Instansi lainya serta meninjau ulang dan menaati peraturan yang berlaku demi keadilan bagi setiap warga negara Indonesia dalam proses mencari keadilan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, urainya. (*)
© Copyright 2022 - Lentera Nasional - Informasi Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini