• Jelajahi

    Copyright © Lentera Nasional
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Pidie Jaya Dable Strek, Jakpot 5 M Untuk Kejaksaan Dan Isu Fee 10 M Dari Migas Mulai Memanas

    Jumat, 02 September 2022, 01:55 WIB Last Updated 2022-09-02T06:44:50Z

    Foto: Bang Brewok.

    Pidie Jaya - Belum habis perkara Kejakasaan dapat Jekpot 5 M dari Pemkab Pidie Jaya, ehh, Ada desas desus oknum pejabat Pemkab Pidie Jaya terima 10 Milyar dari pengeboran Migas lepas pantai, what's up bro ?

    Hal tersebut di sampaikan oleh Muhammad Rissan, S.Sos Koordinator Bidang Investasi LSM PuTra Pidie Jaya kepada media ini, Kamis,(1/89/2022)

    Perkara pemberian Jelpot 5 M kepada Kejakasaan di nilai berlawan dengan Pernyataan PJ Gubernur Aceh Achmad Marzuki di hadapan para kepala dinas dalam Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Sekda Aceh, Taqwallah, serta para asisten ketika pertemuan evaluasi bulanan dengan awak media, di Resto Meuligo, Pendopo Aceh, Senin 8 Agustus 2022 silam.

    Achmad Marzuki mengatakan dengan tegas bahwa ke depan tidak ada lagi dianggarkan dalam APBD untuk lembaga Vertikal.

    "Itu serius, dan dicatat, ya, bahwa ke depan tidak ada lagi dianggarkan dalam APBA untuk lembaga vertikal," tegas Achmad Marzuki dihadapan SKPA saat itu.

    Berkenaan dengan pemberian 5 M kepada Kejaksaan dengan cara membeli tanah sebagai cikal bakal dibangunnya kantor kejaksaan Pidie Jaya bang Brewok menilai itu terlalu memaksakan diri

    Masih banyak infrastruktur yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang seharusnya menjadi skala prioritas pemerintah, contohnya Jembatan Teuping Peraho yang sudah beberapa kali di tinjau hingga saat ini masih belum jelas kapan akan di bangun ulang,

    "Kalau lembaga Vertikal kan mereka ada struktur nya masing masing, mereka punya pos sendiri, ngapain Pemkab kegatelan," imbuh bang Brewok

    Lanjut Bang Brewok , tudingan salah satu anggota DPRK Pidie Jaya terkait adanya oknum pejabat Pemkab Pidie Jaya terima Fee 10 M sekarang sudah mulai memanas,

    Masyarakat paham fungsi Legislatif sebagai pengawasan setiap kebijakan eksekutif, jadi masyarakat pingin tau juga , atas dasar apa pemberian 5 M untuk pembelian tanah yang akan di berikan kepada kejaksaan,

    Jangan perkara Fee 10 M saja yang di munculkan, Pembelian Tanah untuk Kejaksaan dengan pos anggaran 5 M juga harus di perjelas oleh DPRK, harap Bang Brewok

    "Pemkab dan DPRK Pidie Jaya jangan saling lempar bola dan jangan bermain "Petak Umpet" (Meuen Pet pet) dengan masyarakat," Pungkasnya. (**)




    Komentar

    Tampilkan

    Terkini