• Jelajahi

    Copyright © Lentera Nasional
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Dinggap Keliru, Partai Amanah Reformasi Gugat KIP Aceh ke PTUN

    Lentera Nasional@
    Selasa, 13 September 2022, 18:43 WIB Last Updated 2022-09-13T11:43:57Z
    Foto: Kuasa hukum Partai Amanah Reformasi (PAR), Dr T. Rasyidin, S.H.,M.H dan Firmansyah, S.H, (13/9).
    Banda Aceh – Partai Amanah Reformasi (PAR) menggugat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Senin (12/09/2022).

    "PAR merasa dirugikan oleh pihak KIP Aceh dan kita sudah melayangkan gugatan ke PTUN Banda Aceh untuk mencari keadilan yang hakiki," kata Ketua Umum PAR Khaidir usai mengikuti agenda Sidang lanjutan di PTUN Banda Aceh.

    Kuasa hukum PAR, Dr T. Rasyidin, S.H., M.H mengungkap, gugatan pihaknya itu telah diterima dan diregistrasi pihak PTUN dengan nomor perkara 23/G/SPPU/2022/PTUN.BNA, dengan klasifikasi perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum.

    Menurut T. Rasyidin, pihak tergugat dalam hal ini KIP Aceh, telah keliru atau tidak tepat melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam konteks pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024.

    "Keputusan KIP Aceh keliru, akibat tidak mengikutsertakan PAR sebagai partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 mendatang. Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," kata T. Rasyidin yang didampingi Firmansyah, S.H. dan Rahmat Jeri Binsapia, S.H.

    Dikisahkan, pada tanggal 14 Agustus 2022 PAR telah mendaftar ke Kantor KIP Aceh dan telah mengisi serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan pendaftaran dan dinyatakan 100% sesuai permintaan SIPOL KPU.

    Merujuk Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengharuskan partai politik calon peserta Pemilu mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam Aplikasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana diamanatkan Pasal 13, hingga akhir masa pendaftaran.

    Seharusnya, sesuai Pasal 25 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2022 kepada PAR diberikan formulir tanda terima Model Penerimaan Lengkap Pendaftaran Parpol dan Model Berita Acara Penerimaan lengkap Pendaftaran Parpol. Bukan justru yang diberikan formulir Model Pengembalian Pendaftaran Parlok, imbuh pengacara pada Law Office Dr. T. Rasyidin MH & Partner.

    Ia juga menuturkan, peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka sangat eksplisit masa pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu beririsan hampir sepenuhnya dengan verifikasi administrasi.

    Selanjutnya pada Pasal 27 sampai Pasal 66 PKPU Nomor No.4 Tahun 2022 pada masa/tahapan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pendaftaran masih bisa diperbaiki, yakni tahapan verifikasi yang administrasi dilakukan mulai tanggal 2 Agustus sampai 11 September 2022, selanjutnya verifikasi administrasi perbaikan dimulai 29 September sampai 12 Oktober 2022.

    "Karena, apabila terdapat partai politik calon peserta Pemilu yang tidak lengkap persyaratannya, maka PKPU harus membuka ruang bagi partai politik untuk memperbaikinya," tukas Jebolan Program Doktoral Hukum pada Universitas Sumatera Utara tersebut.

    Maka, berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum yang kami sampaikan, kepada Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan petitum yang disampaikan dalam gugatan pihaknya. (*)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini