• Jelajahi

    Copyright © Lentera Nasional
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Sah!! RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Jadi UU, Berikut 9 Jenis Kekerasan Seksual yang Diatur

    Arief Salman
    Selasa, 12 April 2022, 22:42 WIB Last Updated 2022-04-12T15:43:26Z
    DPR RI resmi mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi UU TPKS dalam pembicaraan Tingkat II di rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (12/4/2022).

    Dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, Setelah selesai membacakan sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian menanyakan ke seluruh anggota DPR RI apakah setuju dengan pengesahan RUU TPKS menjadi UU.

    "Apakah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi undang-undang?"

    "Setuju," jawab para peserta sidang.

    Sontak elemen kelompok koalisi peduli perempuan yang duduk di balkon ruang rapat paripurna gedung Nusantara II DPR Senayan Jakarta bertepuk tangan.

    Dikutip dari Sindonews, Selasa (12/4/2022) Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disepakati ada 9 jenis, yaitu:

    1. Pelecehan seksual nonfisik.
    2. Pelecehan seksual fisik.
    3. Pemaksaan kontrasepsi
    4. Pemaksaan sterilisasi
    5. Pemaksaan perkawinan
    6. Penyiksaan seksual.
    7. Eksploitasi seksual.
    8. Perbudakan seksual, dan
    9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

    Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara keseluruhan terdiri dari 12 Bab dan memuat 93 Pasal dengan sistematika sebagai berikut:

    BAB I Ketentuan Umum (25 definisi).
    BAB II Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
    BAB III Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
    BAB IV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
    BAB V Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi.
    BAB VI Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah.
    BAB VII Pencegahan, Koordinasi, dan Pemantauan.
    BAB VIII Partisipasi Masyarakat dan Keluarga.
    BAB IX Pendanaan.
    BAB X Kerja Sama Internasional.
    BAB XI Ketentuan Peralihan.
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini