• Jelajahi

    Copyright © Lentera Nasional
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Program JKA Dihapus

    Arief Salman
    Sabtu, 12 Maret 2022, 23:19 WIB Last Updated 2022-03-12T16:23:08Z
    Di tengah kegamangan rakyat dalam meniti kehidupan yang semakin sulit, tiba-tiba datang sebuah khabar yang sungguh sangat bertolak belakang dengan program pemerintah dalam melindungi rakyatnya.

    Rakyat yang selama ini sudah merasa terbantu dengan hadirnya Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), sekarang malah dihapuskan dengan alasan biaya otsus akan berakhir.

    Miris sehingga rakyat dipaksakan harus membayar iuran bulanan, bila mau dilayani di rumah sakit saat mau berobat.

    Memang nya rakyat Aceh banyak yang sudah mampu?

    Kalau ya bagaimana cara dan dengan metode apa diukur kemampuan seseorang? 

    Apakah setiap penduduk yang tidak menggunakan JKN KIS sudah dianggap mampu?....

    Nah ini yang jadi tanda tanya bagi kami sebagai rakyat jelata.

    Perlu diketahui bahwa JKA itu adalah program berlian yang cetuskan oleh gubernur Irwandi Yusuf, setelah beliau tidak ada karena tersandung kasus berubah ke BPJS.

    BPJS Adalah program dari pusat untuk rakyat indonesia dan memang itu hak negara dalam melindungi rakyatnya sesusai dengan UUD 45.

    Kalau JKA adalah program khusus untuk rakyat Aceh sebagai konsekwensi akibat konflik dan becana tsunami, Mengapa disamaratakan dengan daerah lain....?

    Bila kita melihat kenyataan disetiap pelosok desa sangat menyedihkan, jangankan untuk membayar iuran bpjs, beli beras saja susah, tapi para pengambil kebijakan sepertinya tidak mau tau akan nasib rakyat Aceh yang hidup dalam keterjepitan ekonomi, akibat dari dana Otsus yang ada bukan digunakan untuk memperdayakan rakyat, tapi untuk memberdayakan pejabat.

    Anggapan Pemerintah Aceh bahwa warga miskin sudah ditanggung oleh pemerintah pusat lewat program BPJS atau JKN adalah sama dengan pengkhianatan kepada rakyat Aceh itu sendiri.

    Perlu diketahui bahwa disetiap desa itu hanya sebagian kecil yang mendapatkan program dari pemerintah pusat, yang menerima manfaat JKN ini hanya sekian persen dari jumlah penduduk dalam sebuah desa.

    Bukankah Aceh salah satu daerah termiskin di pulau sumatera, mengapa kalau untuk rakyat seperti pemerintah tidak mau memikirkan bagaimana cara memberdayakan mereka, sedangkan bagi ASN semua dipenuhi, bukan hanya fasilitas yang mumpuni, sampai kepada kendaraan mewahpun disiapkan...

    *Penulis Darni Saf / Atau akrap disapa bg Saf, beliau salah seorang Aktifis referendum.
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini