• Jelajahi

    Copyright © Lentera Nasional
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    MaTA Dukung Polda Aceh Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Wastafel Disdik Aceh

    Arief Salman
    Minggu, 06 Maret 2022, 11:44 WIB Last Updated 2022-03-06T04:44:56Z
    Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendukung langkah Polda Aceh dalam mempercepat pengusutan kasus pengadaan wastafel (tempat cuci tangan) senilai Rp 41,2 miliar di dinas pendidikan Aceh.

    "Kami mendukung langkah Polda Aceh untuk melakukan percepatan pengusutan kasus tersebut, ini menjadi penting dan kita apresiasi sehingga kepastian hukum terhadap pelaku benar benar dapat berlaku. Apalagi status sudah ditingkatkan ke penyidikan," kata Koordinator LSM MaTA Aceh.

    Menurutnya, proyek pengadaan wastafel yang sedang diusut oleh Polda Aceh tersebut sumber anggarannya APBA tahun 2020 dengan status refocusing. 

    Karena situasi saat itu, negara dalam keadaan bencana COVID-19.

    Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy di Banda Aceh, Jumat, mengatakan peningkatan status penanganan kasus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

    "Status hukum kasus dugaan korupsi pengadaan westafel di Disdik mulai hari ini masuk tahap penyidikan," kata Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Sony Sonjaya melalui Kabid Humas Kombes Winardy, Jumat, 4 Maret 2022.

    Alfian menilai, dalam hal kasus ini, Polda Aceh dapat menggunakan pasal 2, sesuai dengan UU No 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada pelaku.

    Pada ayat (1) dengan jelas disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

    Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

    Mengingat anggaran bersumber refocusing APBA 2020 untuk penanganan COVID-19.

    Artinya, kata dia, negara dalam keadaan bencana jadi kalau ada yang korupsi dapat di jerat dengan hukuman mati, sehingga adanya efek jera, rasa keadilan dan berjalannya aturan pemberantasan korupsi yang sudah berlaku. 

    "Kalau pelaku dijerat dengan hukuman mati maka menjadi "ilmu pengetahuan" bagi seluruh Indonesia, artinya negara tegas terhadap kasus ini," katanya menambahkan.

    Alfian mengatakan, kemungkinan kerugian negara dalam kasus tersebut diduga sangat besar, karena berdasarkan informasi yang diterima, banyak tempat wastafel yang sudah dibangun pada tahun 2020 lalu kini tidak berfungsi.

    Alfian juga menegaskan, pihak percaya kepada Kapolda Aceh untuk menyelesaikan kasus ini secara utuh.

    "Artinya siapa pun yang terlibat wajib bertangungjawab atas bencana tersebut," demikian Alfian.
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini