• Jelajahi

    Copyright © Lentera Nasional
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Mengenal Istilah Pjs, Pj, Plh, Plt dan Kewenangannya

    Arief Salman
    Senin, 10 Januari 2022, 12:19 WIB Last Updated 2022-01-10T05:19:42Z
    Pemerintah memutuskan Pilkada Serentak pada 2024, posisi mereka akan diisi oleh penjabat yang ditunjuk pihak Kementerian Dalam Negeri sampai penggantinya terpilih lewat Pilkada Serentak.

    Ada 4 jabatan pengganti kepala daerah yang dapat mengisi kekosongan, yakni Pelaksana Jabatan Sementara (Pjs.), Pelaksana Jabatan (Pj.), Pelaksana Harian (Plh.), dan Pelaksana Tugas (Plt.).

    Berbeda dengan kepala daerah, Plh. dan Pjs. memiliki kewenangan yang terbatas. Sementara Pj. dan Plt memiliki kewenangan penuh dan sama seperti kepala daerah.

    Berikut Istilah Pjs, Pj, Plh, Plt yang berhasil dirangkum Lenteranasional.com ; 

    1. Pejabat Sementara disingkat Pjs
    Penjabat adalah pemegang jabatan orang lain untuk sementara. Dalam administrasi negara Indonesia, istilah ini sering disebut Penjabat Sementara disingkat Pjs. (bahasa Inggris: ad interim) yang merupakan pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut. 

    Pejabat Sementara ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya dan umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi negara, seperti kepala instansi pemerintahan. Meskipun demikian, istilah ini dipakai pula untuk jabatan publik seperti gubernur atau bupati/wali kota.

    Karena sifat sementaranya, seorang Pejabat Sementara tidak dapat melaksanakan semua portofolio yang diberikan pada jabatannya itu. Penunjukan hanya dilakukan demi kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari.

    2. Jabatan Pelaksana disingkat Pj
    Jabatan Pelaksana adalah klasifikasi jabatan Pegawai negeri sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

    Dahulu jabatan ini bernama Jabatan Fungsional Umum sebelum PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa "Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.".

    Kemudian dilakukan penyempurnaan kembali Permen PAN-RB tersebut, sebab terdapat masalah seperti adanya nomenklatur jabatan yang belum tercantum dalam Permen PAN-RB tersebut. Selain itu ada nomenklatur jabatan yang kualifikasi pendidikannya tidak tercantum. Sehingga pemerintah memperbarui Jabatan Pelaksana dengan payung hukum PermenpanRB Nomor 41 Tahun 2018.


    3. Pelaksana harian disingkat Plh
    Pelaksana harian disingkat Plh adalah pejabat yang diberi kepercayaan melaksanakan tugas lembaga atau institusi karena pemimpin lembaga berhenti, meninggal, atau masa jabat pemimpin lembaga berakhir namun pemimpin lembaga baru belum dilantik. Biasanya, jabatan ini diisi oleh sekretaris daerah (sekda), kalau masa jabatan kepala daerah kurang dari satu bulan.


    4. Pelaksana tugas disingkat Plt
     Pelaksana tugas disingkat Plt bahasa Inggris: acting) dalam administrasi negara (Indonesia) adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.
     
    Pelaksana Tugas ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya dan umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi negara, seperti kepala instansi pemerintahan. 

    Meskipun demikian, istilah ini dipakai pula untuk jabatan publik seperti gubernur atau bupati/wali kota.

    Karena sifat sementaranya, seorang pelaksana tugas tidak dapat melaksanakan semua portofolio yang diberikan pada jabatannya itu. Penunjukan hanya dilakukan demi kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari.

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini