• Jelajahi

    Copyright © Lentera Nasional
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    DPRK dan LIMA Lhokseumawe Sidak Sekolah Terkait Praktik Jual Beli LKS

    Lentera Nasional@
    Senin, 24 Januari 2022, 00:25 WIB Last Updated 2022-01-25T05:59:47Z
    Anggota DPRK dan LIMA Lhokseumawe menuju salah satu Sekolah Dasar, guna memastikan ada tidaknya pungli LKS, (24/1).
    Lhokseumawe - Pasca beredarnya pemberitaan di sejumlah media massa perihal maraknya praktik pungli jual beli lembar kerja siswa (LKS) di Sekolah Negeri Wilayah Kota Lhokseumawe Anggota DPRK komisi D bersama dengan LBH Iskandar Muda Aceh (LIMA) melakukan Inspeksi Mendadak (Sisak) ke sejumlah Sekolah Dasar Disana, Senin (24 Januari 2022).

    Persoalannya berawal dari sejumlah orang tua/wali murid mengeluh kepada (LIMA) dan anggota DPRK Lhokseumawe bahwa mereka diwajibkan membeli lembar kerja siswa (LKS). Sebagian dari mereka keberatan lantaran jumlahnya dianggap terlalu tinggi, apa lagi di tengah terjepitnya ekonomi selama masa pandemi Covid-19 melanda.

    Salah satu orang tuan dari murid kelas 2 suatu SD di Lhokseumawe yang enggan ditulis Identitas nya mengungkapkan bahwa anaknya diwajibkan membeli 6 LKS kepada guru atau wali kelas dengan biaya Rp75 ribu. Disana jumlah murid 400 orang. Jika dikalikan hasil penjualan sebesar Rp30 juta, diduga kuat hal tersebut berindikasi pungli.

    "Kami bersama rekan rekan DPRK dari Komisi D beserta LBH LIMA Lhokseumawe sudah melakukan sidak ke lapangan, dan hasilnya ada kedapatan beberapa sekolah SD yang kami temui melakukan praktik jual beli LKS, dan pihak sekolah juga mengakuinya," kata Azhari T Ahmadi.

    Dalam waktu dekat ini pihaknya juga berjanji akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe guna mendengar klarifikasi, atas dasar apa mereka melegalkan praktik jual beli LKS.

    "Intinya pendidikan harus berkualitas dan sehat di Lhokseumawe, karena hal tersebut menyangkut dengan hajat dunia Pendidikan untuk mencerdaskan generasi. Maka kita upayakan pemanggilan secepat mungkin," imbuhnya.

    Dengan itu dirinya berharap kepada Dinas Pendidikan ketika menjalankan kebijakan agar terlebih dahulu melakukan kajian mendalam, serta tidak membebani wali murid dan mengangkangi peraturan yang ada. (*)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini