Breaking News

Diduga Menghasut Masyarakat, LIMA Desak Bupati Aceh Utara Copot Oknum ASN Kantor Camat Langkahan

Suasana Audiensi LIMA dengan Asisten I Setdakab Aceh Utara Dayan Albar, Kabag Pemkim Mansur SH, dan Camat Langkahan Ramli Jazuli, (30/12).
Lhoksukon - Diduga telah mengobok-obok pembentukan Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Geudumbak, LBH Iskandar Muda Aceh (LIMA) menuntut agar Bupati Aceh Utara segera mencopot oknum ASN yang bertugas di kantor Camat Langkahan dan memberi waktu penyelesaian sebelum 5 Januari 2022.

Ketua LIMA Lhokseumawe, Rizal Saputra, SH mengatakan hal tersebut dalam keterangannya setelah pihaknya bersama Tuha Peut Gampong Geudumbak beraudiensi dengan Asisten I Setdakab Aceh Utara Dayan Albar, Kabag Pemkim Mansur SH, dan Camat Langkahan Ramli Jazuli, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Aceh Utara selaku Kepala Daerah.

"Tadi kita sudah beraudiensi dengan Asisten I Setdakab Aceh Utara. Klien kami yaitu Tuha Peut Geudumbak juga sudah menyampaikan unek-uneknya secara langsung," kata Ketua LIMA Lhokseumawe, Rizal Saputra, SH seusai pertemuan di kantor Bupati Aceh Utara di daerah Landing, Lhoksukon, Kamis (30/12/2021).

Sementara dari pihak LIMA juga turut hadir Syauqad, SH dan Zulfiyanda, MH serta klien Tuha Peut Geudumbak dan Pj Geuchik Geudumbak.

Rizal Saputra menambahkan kedatangan pihaknya ke kantor Bupati Aceh Utara dalam rangka melaporkan oknum ASN di kantor Camat Langkahan yang diduga kuat melakukan hasutan terhadap masyarakat hingga mengobok-obok tatanan dan fungsi lembaga di Desa dimaksud.

Rizal menuturkan hal itu diperkuat dengan bukti rekaman suara pada pertemuan oknum ASN tersebut bersama beberapa masyarakat Gampong Geudumbak agar dilangsungkan rapat pembentukan P2G sepihak. Parahnya lagi, Oknum ASN tersebut juga mengatur skenario untuk bisa melengserkan Tuha Peut disana yang saat ini sedang menjabat.

Rizal menyebut langkah oknum pejabat di kantor Camat Langkahan dan beberapa perangkat Gampong Geudumbak ini sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintah Gampong. Upaya menghasut tersebut juga membuat masyarakat Geudumbak terpecah belah.

"Karenanya kami menuntut kepada pimpinan agar mencopot jabatan oknum ASN yang telah menghasut masyarakat sehingga saat ini di Gampong Geudumbak sudah muncul kerenggangan antara masyarakat. Kami meminta kepada Bupati selaku kepala Daerah di Kabupaten Aceh Utara untuk mengevaluasi kinerja Camat Langkahan.

Dan untuk melihat niat baik Pemkab Aceh Utara pihaknya memberi waktu sampai tanggal 5 Januari 2022. Apabila hal demikian tidak diindahkan Rizal menegaskan akan melakukan upaya hukum lain yang tentu saja dengan konsekuensi yang lebih berat. Pungkasnya.

Sementara Sekretaris Tuha Peut Gampong Geudumbak, Mawardi menyebut pihaknya sudah menyampaikan keluhan kepada Bupati Aceh Utara melalui Asisten I Setdakab Aceh Utara. Menurutnya langkah itu mereka lakukan demi menjaga marwah dan wibawa lembaga Tuha Peut Gampong Geudumbak.

Selain itu pertemuan tersebut juga sebagai upaya pihaknya menyampaikan kondisi di Geudumbak saat ini agar informasi tidak hanya masuk dari pihak Kecamatan (Langkahan) saja.

Dikatakan Mawardi, sebelumnya mayoritas di lembaga Tuha Peut menolak 'upaya paksa' yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melangsungkan rapat pembentukan P2G. Karena menurut mereka rapat pembentukan P2G tersebut ilegal sebab bukan dilaksanakan oleh pihaknya sebagai pemegang mandat sesuai Qanun nomor 4 tahun 2009.

Celakanya lagi, rapat yang kemudian disebut-sebut abal-abal tersebut dihadiri Camat Langkahan, Ramli bersama dengan komposisi P2G yang telah ditetapkan secara sepihak.

Hingga berita ini tayang pihak media ini belum memperoleh keterangan resmi dari pihak Pemkab Aceh Utara. (RQ)
© Copyright 2022 - Lentera Nasional - Informasi Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini