Breaking News

Anggota Komisi I DPRA Azhar Abdurrahman: Tapal Batas Aceh-Sumut Merajuk pada 1 Juli 1956

Banda Aceh - Konflik tapal batas Aceh-Sumut di perbatasan Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah semakin meruncing dan sangat mengkhawatirkan.

Untuk itu, Tim Komisi I DPR Aceh meninjau perbatasan Aceh-Sumatera Utara (Sumut) di Lae Balno Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. 
Anggota Komisi I DPRA Azhar Abdurrahman mengatakan kepada lentera nasional, Rabu (06/10/2021). kunjungan Tim komisi I DPRA Jum'at (1/10/2021) pihaknya untuk menyerapkan berbagai informasi sebagai masukan untuk menyempurnakan Rancangan Qanun Pertanahan yang sedang dibahas oleh Komisi I DPR Aceh, Ujar Politisi Partai Aceh Azhar Abdurrahman di Ruang Komisi I DPRA Aceh.

"Kami meninjau perbatasan ini guna menyerap masukan terkait dugaan pencaplokan sepihak wilayah Aceh yang berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumater Utara.

Untuk mempercepat penyelesaian tapal batas secara komprehensif, Azhar Abdurrahman menegaskan komisi I yang dipimpinnya akan menginisiasi pembentukan Pansus Tapal Batas.

Komisi I DPRA menyoal tapal batas Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yang bertolak belakang dengan isi Memorandum of Undestanding (MoU Helsinki) yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Di dalam perjanjian antara GAM dan perwakilan Pemerintah RI disepakati bila tapal batas Aceh dengan Sumut merujuk pada batas 1 Juli 1956.

"Semua akan jelas jika pemerintah pusat berani membuka kembali peta Aceh yang merujuk pada perbatasan Aceh tanggal 1 Juli 1956 sesuai MoU Helsinki. Semua harus kembali kepada sejarah, bahwa lahirnya UU No 24 tahun 1956, tidak menjelaskan batas Aceh secara spesifik,” sebutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akhirnya menetapkan batas sembilan wilayah Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut) setelah 32 tahun bersengketa. Pemerintah Provinsi Aceh berharap tak ada lagi persoalan batas perbatasan dengan provinsi tetangga tersebut.

Batas wilayah yang menjadi sengketa terletak di Kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, serta Kota Subulussalam.

Sembilan Permendagri terkait batas wilayah yaitu Permendagri tentang batas daerah Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Langkat melalui Permendagri No. 27 Tahun 2020. Kedua Permendagri No. 28 Tahun 2020 tentang batas daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat.

Selanjutnya, Permendagri No 29 Tahun 2020 tentang batas daerah Aceh Tenggara dengan Kabupaten Karo dan Permendagri No. 30 Tahun 2020 tentang batas daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian Permendagri No. 31 Tahun 2020 tentang batas daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi.

Batas daerah Kab Aceh Tenggara dengan Kabupaten Dairi, diatur melalui Permendagri No. 32 Tahun 2020. Sementara Permendagri No. 33 Tahun 2020 tentang batas daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kab Langkat, Permendagri No. 34 Tahun 2020 tentang batas daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Pakpak Bharat, dan Permendagri No.35 Tahun 2020 tentang batas daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Pakpak Bharat. 

Lanjut Azhar Secara Admitrasi lembaran kertas tersebut sudah jadi pedoman, tetapi di lapangan belum adanya patok tapal batas. "maka kami menyarankan pemerintah aceh untuk mengalolasikan anggaran dan juga untuk pemerintah Sumatra Utara untuk mengalokasikan anggaran untuk membuat patok tapal batas bersama sehingga akan nyaman. " Kata Azhar. 

masih Azhar, yang terjadi persoalan Aceh Singkil bahwa tapal batas berdasarkan utusan mentri dalam negeri no 30 Tahun 2020 tentang tapal batas kabupaten Aceh Singkil dengan tapanuli tengah sudah ada titik koordinat sesuai karpaknya, namun yang demekian kami temukan laporan Bupati Aceh Singkil, asisten l Aceh Singkil, kepala Bapeda ceh singkil, camat dan notaris Aceh singkil, geucik gampong laye balno serta mukim laye balno bahwa telah terjadi perselisihan dalam masyarakat dan pedoman terhadap peta tersebut karna peta dari kementerian dalam negeri belum di sosialisasi secara aplikasi, sedangkan aplikasi Geogle yang mudah di sosialisasi melalui android ada ditangan masing-masing, "ucapnya.

Informasi melalui aplikasi Geogle yang di dapatkan masyarakat ada sebagian warga masyarakat tapanuli tengah, mengarap lahan di wilayah kabupaten Aceh Singkil di kampung laye balno, sehingga masyarakat laye balno tidak berkenan karna batas ini sudah ada sejak masa Aceh Selatan berbatasan dengan Tapanuli . 

Oleh karna itu, kami telah melakukan protes untuk kepada aplikasi Geogle ini untuk diperbaiki sehingga tidak menjadi kesan jadi pedoman acuan prosudur hukum, Ujar Azhar Abdurrahman. 

Tim ketua Komisi I DPRA sudah melayangkan surat ke pihak Geogle mudah-mudahan "Insya Allah satu surat yang akan kita kirim melalui pos ke Geogle Indonesia, 'tutup Azhar Abdurrahman yang juga politisi Partai aceh.
© Copyright 2022 - Lentera Nasional - Informasi Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini