• Jelajahi

    Copyright © Lentera Nasional
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Satu Tahun Dipimpin Iskandar Zulkarnain, Akademisi: BPKS Tidak Ada Terobosan

    Arief Salman
    Kamis, 05 Agustus 2021, 14:52 WIB Last Updated 2021-08-05T07:59:23Z
    Sudah setahun manajemen baru Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) dilantik sejak Agustus 2020 lalu, namun hingga sekarang belum ada perubahan signifikan.

    Kinerja Kepala BPKS T Iskandar Zulkarnain bersama jajarannya dinilai masih belum memberikan dampak positif bagi BPKS dan kawasan Sabang-Pulo Aceh. Demikian disampaikan Akademisi Universitas Abulyatama Usman Lamreung, Senin.

    “Sepertinya belum ada terobosan kebijakan yang jitu sebagai upaya pembenahan manajemen internal, yang berdampak percepatan pengembangan kawasan Sabang dan Pulo Aceh menjadi pelabuhan bebas dan parawisata bahari,” ujarnya.

    Usman Lamreung menganggap reformasi manajemen internal BPKS tidak berjalan mulus, penempatan sumber daya manusia (SDM) yang belum sesuai dengan bidangnya, dan masih adanya unsur nepotisme. “Dan Kepala BPKS terkesan otoriter, beranggapan bahwa karyawan serta staf BPKS tidak mampu bekerja,” ungkapnya.

    Putra Aceh Besar itu juga menjelaskan, progres kinerja BPKS dalam setahun kepemimpinan Iskandar Zulkarnain juga sangat lambat. “Reformasi internal saja masih belum kelar, sudah pasti dampaknya berimbas pada kinerja serta realisasi program, dan belum ada master plant,” jelasnya.

    Akibatnya, kata Usman Lamreung, tidak ada terobosan apapun yang dilakukan dibawah manajemen kepala BPKS Iskandar Zulkarnain, hanya memperkuat MoU dengan beberapa badan/perusahaan nasional. “Malah yang ada pengelolaan aset BPKS bermasalah,” ketusnya.

    Usman Lamreung menduga bahwa hingga sekarang manajemen BPKS belum solid dan belum ada komitmen melakukan pembenahan internal. “Sejak dilantik minim akan terobosan, juga belum ada tanda-tanda kinerja BPKS menggeliat,” tegasnya.

    Magister Ilmu Politik itu menuturkan, jika merujuk pada dasar undang-undang berdirinya BPKS, maka badan yang menggunakan uang APBN itu mempunyai tugas khusus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) untuk menghidupkan freeport (pelabuhan bebas) dan free trade zone (zona perdagangan bebas) di Sabang dan Pulo Aceh.

    Tapi, lanjutnya, kinerja BPKS dalam mengemban tugas masih dipertanyakan, sebab banyak seklai persoalan dalam tubuh BPKS. “Dari manajemen internal, investasi, koordinasi instansi terkait di daerah, komunikasi dengan pemerintah pusat, dan berbagai persoalan lainnya,” katanya.

    Untuk itu, ia menganggap bahwa Kepala BPKS belum mampu melakukan sesuatu untuk kemajuan kawasan.

    “Salah satu adalah memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah, terkesan selama ini masih jalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, percepatan pembangunan Pulo Aceh, sepertinya belum ada master plant bersama BPKS dan Pemerintah Aceh Besar,” bebernya.

    Bukan itu saja, Usman Lamreung yang selama ini fokus memperhatikan berbagai persoalan di BPKS juga mengungkap masalah pengelolaan aset BPKS, baik aset tanah, bangunan dan pelabuhan balohan, yang disebut tidak dikelola dengan baik, hingga menuai berbagai masalah.

    Ia pun menyebutkan persoalan seperti dugaan aset tanah BPKS yang diperjualbelikan dan bangunan gedung pelabuhan diputuskan arus listrik. Hal itu dianggapnya sebaga tanda belum beresnya pengelolaan aset BPKS.

    Seharusnya, kata Usman Lamreung, persoalan internal dan aset mampu diselesaikan dalam masa pandemi covid-19. Sehingga, BPKS tidak terkesan hanya mampu membangun tapi tidak mampu mengelolanya.

    “Karena dengan pengelolaaan aset yang baik, BPKS sebagai lembaga BLU akan mendapatkan pemasukan. Pertanyaannya, apa saja kerja manajemen BPKS selama ini, katanya mau melakukan pembenahan, mana buktinya, sudah setahun, belum ada gebrakan apapun. Gimana bicara pelabuhan standar internasional, kalau aset saja belum mampu diurus,” katanya.

    Ia berharap manajemen BPKS yang baru di bawah komando Iskandar Zulkarnain benar-benar memahami UU Nomor 37 tahun 2000, dan UU Nomor 11 tahun 2006 terkait dengan kewenangan BPKS. “Bukan hanya duduk manis di Sabang,” imbuhnya.

    Untuk informasi, Iskandar Zulkarnain dilantik sebagai Kepala BPKS periode 2020-2025 oleh Nova Iriansyah sat masih menjabata sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Aceh, Senin 31 Agustus 2020 di Banda Aceh.

    Iskandar dilantik bersama manajemen baru yaitu, T. Zanuarsyah sebagai Wakil Kepala BPKS, Abdul Manan sebagai Deputi Umum, Erwanto sebagai Deputi Komersial dan Investasi, Azwar Husein sebagai Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang, serta Zamzami sebagai Deputi Pengawasan BPKS.
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini