• Jelajahi

    Copyright © Lentera Nasional
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Kasus Peremajaan Sawit di Nagan Raya Naik Penyidikan

    Arief Salman
    Jumat, 18 Juni 2021, 10:20 WIB Last Updated 2021-06-18T03:29:21Z
    Banda Aceh - Penyelidikan Dugaan Penyimpangan Program Peremajaan Sawit Yang Dilakukan Oleh Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri di Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019 dengan Anggaran  Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) di Tingkatkan ke Tahap Penyidikan.

    Tim Penyelidik pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Aceh telah meningkatkan status Penyelidikan Dugaan Penyimpangan Program Peremajaan Sawit di Kabupaten Nagan Raya Yang Dilakukan Oleh Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri Tahun Anggaran 2019, Tahap Penyidikan Pada Hari Kamis tanggal  17 Juni  2021.

    Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri dan Pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya  dilakukan dengan cara :

    1. Tim Peremajaan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, tidak melakukan verifikasi kebenaran Rencana Anggaran Biaya sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 29 / KPTS / KB.120 / 3 / 2017  dan perubahannya tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Bantuan Sarana Dan Prasaranan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

    2. Tim Peremajaan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya tidak melakukan Identifikasi dan verifikasi terhadap kebenaran lahan yang akan diremajakan, sehingga legalitas lahan yang sebahagian besar hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Geuchiek diragukan kebenarannya, karena berpotensi masuk kedalam wilayah Hak Guna Usaha Perusahaan dan Kawasan Hutan seluas 500 hektar dan berpotensi Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 6.500.000.000,- selanjutnya  terdapat lahan kosong (tidak ada batang sawit / pohon sawit diatas lahan) milik pekebun yang tergabung didalam Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri sebanyak  ± 30  Hektar.

    3. Pada saat penarikan dana peremajaan tahap pertama dan tahap selanjutnya Pihak Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri tidak ada melampirkan bukti / salinan tagihan, surat penetapan petugas pendamping untuk melakukan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Nagan Raya serta Laporan realisasi dari Koperasi (didukung bukti kwitansi, bukti belanja barang, perjanjian kontrak kerja sama, bukti bayar upah kerja dan foto kegiatan sebelum dan sesudah) sebagaimana sebagaimana ketentuan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri dan BPDPKS hal tersebut juga tidak sesuai dengan  Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara KPSM dengan PT. BNI Dan BPDPKS disebutkan Penarikan Dan PPKS hanya dapat dilakukan setelah Pihak Kedua (PT. BNI) mendapatkan bukti / salinan tagihan serta Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Pihak Pertama yang sudah diverifikasi dan direkomendasi oleh Petugas Pendamping. Bahwa berdasarkan keterangan dan dokumen yang diserahkan Sekretaris Koperasi Produsen Jaya Mandiri kepada Tim  Penyelidik, pada saat penarikan dana peremajaan tahap pertama tersebut Pihak Koperasi Produsen Jaya Mandiri tidak ada melampirkan bukti / salinan tagihan ataupun surat penetapan petugas pendamping untuk melakukan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Nagan Raya, namun pihak Bank PT. BNI tetap mencairkan permohonan pencairan anggaran sebagaimana permohonan  Ex. Pencairan Nomor : 02 /KPSM /I / 2019 tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 1.247.000.000,-  

    4. Ketua Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri, telah menggunakan Anggaran Peremajaan Kebun Kelapa Sawit / Replanting untuk pembayaran honor / gaji pengurus koperasi yang berasal dari Dana Peremajaan Kebun Sawit / Replanting, hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 29 / Kpts /KB.120/3/ 2017 tentang Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan, yang menerangkan pendanaan operasional pelayanan diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dengan sistem pertanggungjawaban menurut tata cara DIPA BPDPKS, bukan diusulkan oleh Koperasi ataupun Poktan / Gapoktan, yang diperuntukan guna kegiatan pertemuan, pembinaan, pengawasan dan koordinasi.

    Tim Penyelidik pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Aceh telah melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait, antara lain :

    1. Pihak BPDPKS Kementrian Keuangan
    2. Pihak Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian
    3. Pihak Dinas Pertanian Provinsi Aceh
    4. Pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya
    5. Pihak Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri
    6. Pihak Ketiga yang melakukan kerja sama dengan Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri


    Komentar

    Tampilkan

    Terkini