• Jelajahi

    Copyright © Lentera Nasional
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Dr. T. Rasyidin, Dekan FHS UNIKI Pemateri Bimtek Anggota DPR PA se-Aceh

    Lentera Nasional
    Senin, 29 Maret 2021, 13:29 WIB Last Updated 2021-03-31T06:38:56Z
    Takengon - Partai Aceh (PA) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) diikuti seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi Aceh, di Hotel Penemas Takengon, Aceh Tengah selama dua hari, (28-29 Maret 2021).

    Ketua panitia Bimtek Yahdi Hasan, yang juga merupakan anggota DPR-A Dapil 8 mengatakan, Bimtek yang diadakan PA merupakan agenda partai yang dilaksanakan dalam setahun dua kali.

    Kali ini kita mengundang pemateri dari Akademisi dan praktisi politik guna memberikan pembekalan kepada para peserta yang terhormat tersebut.

    Untuk peserta sendiri terdiri dari 18 anggota DPR-A dan 120 anggota DPRK se-Aceh.

    Dalam agenda tersebut panitia menghadirkan sejumlah Pemateri yakni, Prof. Dr.H. Syamsur Rijal, M.Ag, mengupas tentang Implementasi MoU Helsinki dan UUPA dalam perspektif birokrat dan akademis di Aceh. Kemudian, Dr.Husnan, ST, MP, memaparkan materi yang mengupas "Teknik dan politik penyusunan anggaran".

    Tidak hanya itu saja, hadir juga pemateri dari salah satu akademisi kampus USK, Dr. Syukri Abdullah, SE, M.SI.Ak, yang menjelaskan "Peran DPRA/DPRK dalam penganggaran dan pengawasan keuangan daerah".

    Berikutnya, materi "Teknik dan pedoman pembentukan qanun", dipaparkan oleh Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), Dr. T. Rasyidin, SH, M.H, yang merupakan tim hukum Partai Aceh dan Tim ahli pada lembaga Wali Nanggroe, dalam penyampaiannya menyatakan qanun Aceh disusun dan berpedoman kepada 5 sumber, yakni Al-Quran dan Hadist, kedua Pancasila, ketiga Undang-undang 1945, lalu MoU Helsinki, UU Pemerintahan Aceh dan Hukum adat, reusam dan budaya Aceh sendiri.

    "Lalu dalam teori yang telah diimplementasikan, pihak legislatif dan eksekutif membentuk qanun sesuai dengan kewenangan Aceh sesuai MoU Helsinki dan juga UU PA. Sedangkan Lembaga Wali Nanggroe dan (Majelis Permusyawatan Ulama (MPU) memberi pertimbangan terhadap produk qanun agar sesuai dengan nilai-nilai MoU Helsinki dan Syariat Islam," urai Doktor Hukum Tatanegara dari USU Medan ini.

    Dilontarkannya, siapakah yang melakukan pembinaan dan pengawasan atas qanun Aceh tersebut?, dalam hukum dan aturan yang mengatur hal ini, disebutkan bahwa lembaga pengawas terhadap terselenggaranya nlai-nilai keistimewaan dan kekhususan Aceh yang dibentuk oleh eksekutif maupun legislatif dalam qanun itu ada 3 unsur, yaitu, Lembaga Wali Nanggroe, MPU Aceh, dan Partai Politik yang ada di Aceh, tambah Rasyidin.

    "Implementasi nilai-nilai dari kelima pembentuk Qanun dari nilai Al Quran, Hadis hingga budaya Aceh, diberikan otonomi khusus dalam bentuk Self Government. Bentuk self government Aceh belum dijabarkan dengan konkrit hingga saat ini. Maka untuk mengkonkritkan hal itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh sebagaimana tercantum dalam MoU Helsinki, perlu kita lahirkan qanun-qanun yang memuat butir-butir MOU Helsinki, sabagai landasan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten dan kota," pungkas Rasyidin. (*)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini